Tolak Itikad Baik Debitur, Ini Penegasan PDKP BaBel Pada Salah Satu Lembaga Jasa keuangan di Beltim

oleh -
Tolak Itikad Baik Debitur, Ini Penegasan PDKP Babel Pada Salah Satu Lembaga Jasa keuangan di Beltim - A2 (2)
Adetia Sulius Putra, S.H.

MANGGAR, JABEJABE.co – Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung (PDKP BaBel) menilai, dengan dikembalikannya surat oleh salah satu kreditur berstatus Lembaga Jasa Keuangan di Belitung Timur (Beltim) Selasa (28/4/2020), yang telah dikirimkan untuk penundaan pembayaran cicilan debitur (Klien PDKP BaBel), diduga memiliki maksud tertentu.

Adapun surat yang dilayangkan oleh PDKP BaBel selaku kuasa hukum merupakan perihal keadaan debitur yang menyatakan tertunda akibat penurunan penghasilan karena terdampak pendemik Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Untuk dikatehui, debitur yang dimaksud adalah seorang perempuan (45) warga Dusun Arab, Desa Kurnia Jaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Beltim. Debitur merupakan seorang ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai penjahit.

Tolak Itikad Baik Debitur, Ini Penegasan PDKP Babel Pada Salah Satu Lembaga Jasa keuangan di Beltim (45)
Ketua Tim Advokat peduli Covid-19 PDKP BaBel, Berry Aprido Putra, SH (kiri), dan Ketua Umum PDKP BaBel, Ibrohim, SH (kanan).

Menyikapi masalah ini, Advokat Peduli Covid-19 PDKP BaBel, Adetia Sulius Putra, S.H, menjelaskan, surat tersebut merupakan itikad baik bahwa debitur telah secara patut dengan bersurat, menyatakan keadaannya saat ini yang karena alasan-alasan memaksa.

“Ini sebagai bentuk ketaatan debitur terhadap isi Keppres 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2020 ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo,” kata Adetia.

Selain itu, imbuh Adetia, hal ini tentunya terkait masyarakat yang ekonominya terdampak oleh pandemik COVID-19, dan belum bisa melaksanakan prestasinya (pembayaran) sebagaimana tertulis dalam perjanjian.

Kemudian terhadap prestasi yang terkendala dan bentuk-bentuk bahasa penolakan, menurut Adetia tidak secara serta merta merubah kedudukan yang setara antara debitur dan kreditur.

Ditegaskan Adetia, Kedudukan kliennya (debitur) dan kreditur tetap setara sampai dengan debitur mengakui telah melakukan cidera janji dan menyerahkan jaminan pembiayaan secara sukarela.

Baca Juga:  Lampaui Target Sensus, Pemkab Beltim Dapat Penghargaan BPS RI

“Jika Debitur menolak menyerahkannya, maka wanprestasi itu harus didalilkan kreditur selaku Pemohon di muka Pengadilan Negeri atas Permohonan Sita Eksekusi terhadap barang jaminan karena Debitur selaku Termohon telah cidera janji/wanprestasi,” ulasnya.

Adapun penarikan unit jaminan secara paksa hanya boleh dilakukan setelah permohonan pemohon sita eksekusi memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini sebagaimana telah diatur oleh putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019. Selain daripada itu, tidak dibenarkan adanya penarikan secara paksa.

“Setidaknya kami punya alasan yang kuat di persidangan atas sikap lembaga pembiayaan maupun perbankan yang menolak surat penundaan prestasi karena keadaan paksa,” ujar Adetia dalam kalimat senada sebagaimana disampaikan Ketua umum PDKP BaBel, Ibrohim, SH.

Atas penolakan surat tersebut, PDKP BaBel akan melakukan upaya hukum terhadap lembaga pembiayaan maupun perbankan yang tidak mengindahkan iktikad baik masyarakat melalui surat tersebut.

Intinya, kata Adetia, pihaknya tidak masalahkan pengembalian surat, asal jangan pernah ada penekanan dan pemaksaan-pemaksaan dari mereka melalui karyawan-keryawannya kepada klien PDKP BaBel.

“Kalau bahasanya mereka menolak kan kita tahu ujungnya ini akan dibawa kemana? Ke eksekusi, jaminan, kan? Silahkan lakukan, namun dengan mekanisme hukum yang berlaku, yaitu mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri,” ujarnya.

Untuk itu, PDKP BaBel mempersilahkan jika pihak kreditur untuk mengeksekusi jaminan. Namun, tentunya dengan mekanisme hukum yang berlaku. Yaitu mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri.

“Namun perlu diingat, sebagai kuasa hukum kami akan terus berada di pihak masyarakat,” tandasnya.

Sementara itu Ketua Tim Advokat Peduli Covid-19 pada PDKP BaBel, Berry Aprido Putra, SH, mengatakan, sejatinya kondisi memaksa tersebut sudah diramalkan oleh ahli hukum sebagai kejadian yang luar biasa, sehingga membuat orang (recht person) tidak dapat melakukan kewajibannya sebagaiman telah diatur dalam pasal 1245 dan 1246 KUHperdata.

Baca Juga:  Pelaku Pencuri Honda Beat di Parkiran White Garden Manggar, Diringkus Polisi Saat Akan Terima Uang Gadai

“Apapun alasan yang saat ini dijadikan oleh pihak kreditur sebagai jawaban atas kondisi yang terjadi, sekarang tidak dapat dibenarkan. Lebih-lebih masih berupaya melakukan penagihan secara tidak beradab dengan menakut-nakuti sehingga membuat debitur menjadi resah,” ujarnya.

Ia pun menambahkan, organisasi bantuan hukum PDKP BaBel akan siap mengawal klien selaku debitur apabila ada perilaku kreditur yang tidak dapat dibenarkan berdasarakan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekalipun harus bersengketa di pengadilan melalui mekanis gugatan. (rel)

Editor: sue

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *