Tim Kuasa Hukum Amel Ungkap Sembilan Keanehan dalam Perkara Terdakwa

by -
Tim Kuasa Amel Ungkap Sembilan Keanehan dalam Perkara Terdakwa (2)
Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.

TANJUNGPANDAN, JABEJABE.co – Tim penasehat hukum dari terdakwa Syarifah Amelia menilai ada sembilan keanehan atau kejanggalan dalam perkara atas dugaan pelanggaran Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Penasehat Hukum, Ali Nurudin, S.H., S.T., M.H., dalam konferensi pers di Hotel BW Inn, Selasa (1/12/2020).

Adapun sembilan keanehan atau kejanggalan dalam perkara dipaparkan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa Amelia dalam rilisnya sebagai berikut:

1. Sumber Data dari Akun Facebook Milenial Berakar

Dikatakannya keanehan atau kejanggalan dalam perkara terdakwa ini yang pertama sumber data dari akun Facebook Milenial Berakar.

“Bahwa perbuatan terdakwa yang dipersoalkan dalam perkara ini adalah ucapan terdakwa yang mengatakan “Karena kalau Bersih Pilkada di Belitung Timur, maka yang menang akan nomor …. Satu (dijawab audiens)”, berdasarkan data video berdurasi 0.33 detik, di mana video tersebut diperoleh Pelapor Saksi Rudi Juniwira, dari akun facebook Milenial Berakar pada tanggal 26 Oktober 2020, ketika Pelapor bersama dengan saksi Aulia berada di rumah Saksi Susandiarno. Menurut saksi Rudi Juniwira, setelah menonton video tersebut, Saksi Rudi bersama dengan Saksi Aulia, sebagai Tim Sukses Paslon 02, mendatangi rumah calon Bupati Paslon Nomor 02, untuk melaporkan video tersebut,” jelas Ali Nurdin.

Lebih lanjut dipaparkan Ali Nurdin, dalam pertemuan tersebut, menurut Saksi Rudi, Calon Bupati Paslon 02 memberikan persetujuan agar Saksi Rudi melaporkan kasus ini ke Bawaslu Belitung Timur.

Pada tanggal 30 Oktober 2020, Saksi Rudi dalam kedudukannya sebagai Tim Sukses Paslon 02 menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kampanye kepada Bawaslu Belitung Timur dengan bukti video berdurasi 0.33 detik, atas pelanggaran Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (UU PEMILIHAN).

“Menurut Saksi Rudi, laporannya tersebut dalam kedudukannya sebagai Tim Sukses 02, bukan sebagai pribadi, dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai sebagai Tim Pemenangan Koalisi Partai Politik Pasangan Nomor Urut 02 (YURI / ANCA),” kata Ali Nurdin.

Dipaparkan Ali, Sumber data video berdurasi 0.33 detik adalah berasal dari hasil rekaman video Saksi Septriyaningsi, yang hadir dalam acara kampanye Terdakwa di Dusun Aik Ruak pada tanggal 14 Oktober 2020. Kehadiran Saksi Septriyaningsi terlihat jelas dalam rekaman video milik Saksi Muhamad Nur berdurasi 2.50 detik yang diputar dalam persidangan. Tidak ada keraguan bahwa video tersebut diambil dari handphone milik Saksi Septriyaningsih.

Sebagaimana menurut saksi, rekaman video berdurasi 0.33 detik tersebut, hanya disebarkan di group whatsapp Milenial Berakar tidak pernah disiarkan secara live atau disebarkan di akun facebook Milenial Berakar yang merupakan milik Saksi Septriyaningsi. Hanya saksi Septriyaningsi yang mengetahui password akun facebook Milenial Berakar,” jelas Ali di hadapan media.

Oleh karena itu dikatakannya, menjadi suatu keanehan atau kejanggalan, mengapa Saksi Rudi Juniwara mengaku mendapatkan video tersebut dari akun facebook milenial berakar, padahal dalam akun facebook tersebut tidak pernah ada video berdurasi 0.33. Menurut saksi Septriyaningsi, video Terdakwa yang lagi kampanye yang disiarkan melalui akun facebook adalah video berdurasi sekitar 8 menit, yang berisi pidato kampanye Terdakwa pada awal kampanye, yang didalamnya tidak ada video pernyataan mengenai “karena kalau bersih Pilkada di Beltim, maka yang menang akan nomor … satu”.

Video tersebut menurut saksi Septriyaningsi berada pada bagian tengah ke akhir masa kampanye. Dengan demikian, patut diduga Saksi Rudi telah memberikan keterangan yang tidak benar, sehingga objektifitas dan kredibilitasnya sebagai Pelapor dalam perkara ini patut diragukan.

2. Pelapor Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Pelapor

Kejanggalan kedua menurutnya adalah pelapor tidak memenuhi syarat sebagai pelapor di mana berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020, pihak-pihak yang dapat melakukan pelaporan atas dugaan pelanggaran Pemilihan adalah:

a) warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat,