Terkait Pembagian BLT, Fezzi: Hak Interpelasi Tergantung Fraksi Yang Mengajukan

by -
Terkait Pembagian BLT, Fezzi, Hak Interpelasi Tergantung Fraksi Yang Mengajukan
Ketua DPRD Belitung Timur, Fezzi Uktolseja, saat menyerahkan BLT pada Pj Kepala Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kamis (9/7/2020). Foto: Istimewa.

MANGGAR, JABEJABE.co – Dua fraksi di DPRD Belitung Timur sebelumnya sempat mengultimatum akan menggunakan hak interplasinya terhadap Kepala Daerah jika sampai 9 Juli 2020 Pemkab Beltim belum juga membagikan BLT Daerah. Namun tepat di tanggal tersebut, Pemkab Beltim akhirnya mampu menyerahkan BLT senilai Rp 7.156.800 tersebut kepada 4.805 masyarakat miskin dan terdampak COVID 19.

Ketua DPRD Beltim, Fezzi Uktolseja, saat dikonfirmasi media menyatakan wacana penggunaan hak interpelasi masih memungkinkan walau Pemkab Beltim sudah membagikan BLT Daerah.

“Kalau interpelasi kita tidak bisa cegah. Itu kan hak politik dari fraksi-fraksi, kan sudah diajukan,” jelas Fezzi seusai acara pembagian BLT Daerah di Aula Kantor Camat Manggar, Kamis (9/7/2020).

Fezzi menyatakan jadi tidaknya DPRD Beltim menggunakan hak politik mereka kepada Bupati Beltim masih akan menunggu rapat antara pimpinan dengan dua fraksi yang mengajukan hak interpelasi. Rapat pemanggilan fraksi dijadwalkan akan berlangsung Jum’at (10/7/2020) atau Senin (13/7/2020) Mendatang.

“Kita panggil rapat Jum’at besok atau Senin. Kalau kata mereka lanjut ya lanjut. Kalau pun mereka bilang sudah karena (BLT) sudah cair, ya sudah gak jadi,” kata Fezzi.

Sebagai pimpinan, Fezzi menegaskan tidak bisa menghalang-halangi rekan-rekan anggota fraksi DPRD untuk menuntut haknya, mengingat hak interpelasi adalah hak politik dari setiap anggota parlemen.

“Kita kan tidak bisa larang, apalagi kalau syaratnya untuk mengajukannya sudah cukup. Nama fraksinya gak usah disebut, gak etis. Pokoknya ada dua fraksi, yang satu kan sudah ngaku,” ujar Fezzi.

Hak Interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak interpelasi diusulkan paling sedikit oleh 7 orang anggota DPRD dan lebih dari satu fraksi. (@2!)

Sumber: Diskominfo Beltim
Editor: sue