Surat Edaran Bupati Belitung: Pegawai Yang Minta THR, Laporkan ke KPK!

by -
Surat Edaran Bupati Belitung Pegawai Minta THR Laporkan ke KPK (1)

Juga Memuat Larangan Menggunakan Fasilitas Dinas Untuk Kepentingan Pribadi

TANJUNGPANDAN, JABEJABE.co – Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung serta untuk menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 14 Tahun 2020 tanggal 13 Mei 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi Terkait Momen Hari Raya, Bupati Belitung mengeluarkan Surat Edaran tentang Pengendalian Gratifikasi Terkait Momen Hari Raya Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

Dalam Surat Edaran Nomor: 800/0438/III/2020 tanggal 19 Mei 2020 itu ditujukan kepada pegawai negeri/penyelenggara negara termasuk BUMD yang ada di Kabupaten Belitung berisi larangan permintaan dana sebagai THR atau permintaan sumbangan dan/atau hadiah sebagai THR oleh pegawai negeri/penyelenggara negara, baik atas nama individu atau institusi yang ditujukan kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau pegawai negeri/penyelenggara negara lainnya.

Berikut selengkapnya isi dari Surat Edaran Bupati tersebut:

1. Perayaan hari raya keagamaan dan perayaan hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat lndonesia untuk meningkatkan religiositas, berkumpul dengan kerabat, dan saling berbagi utamanya kepada pihak yang membutuhkan. Perayaan tersebut hendaknya tidak dilaksanakan secara berlebihan sehingga menimbulkan peningkatan kebutuhan dan pengeluaran yang tidak diperlukan.
Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara khususnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung wajib menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;

2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantaran Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, apabila Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya maka wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi;

3. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;

4. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kedaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifkasi (UPG) Kabupaten Belitung yang berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Belitung disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG Kabupaten Belitung melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;

5. Dilarang menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan;

6. Pimpinan OPD dan BUMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung diharapkan dapat memberikan imbauan secara internal kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara di lingkungan masing-masing OPD untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan memberitahukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada para Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara di lingkungan OPD masing-masing;

7. Informasi lebih lanjut tentang gratifikasi dan mekanisme pelaporan atas penerimaan gratifikasi melalui:

  • Akses melalui tautan www.kpk.go.id/gratifikasi atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198.
  • Pelaporan dapat disampaikan langsung kepada KPK secara online melalui https://gol.kpk.go.id;
  • Surat elektronik di alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id atau alamat pos KPK
  • Secara mobile melalui aplikasi Gratis 2 Go pada Google Play dan App Store dengan memasukan kata kunci “GOL KPK atau Gratifikasi KPK”.
  • Pelaporan dapat disampaikan melalui Sekretariat UPG Kabupaten Belitung Jalan A. Yani No 8 Tanjungpandan Belitung atau melalui alamat email: pelaporanupg.inspek@gmail.com (G.A.)

Sumber: rel
Editor: sue