Soroti Statement Dua Bupati Terkait Tambang Ilegal, Beliadi: Dudukan pada Posisi Sebenarnya

oleh -
Soroti Statement Dua Bupati Terkait Penambangan, Beliadi, Dudukan pada Posisi Sebenarnya
Kolase: Anggota DPRD Prov. Kep. Babel, Beliadi S.IP. Foto background kondisi akibat aktivitas penambangan di Sungai Balai, Dusun Munsang, Desa Sungai Padang, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung. Foto: Istimewa.

BANGKA BELITUNG, JABEJABE.co – Jika kita sayang pariwisata yang sudah sangat berkembang dengan baik di Pulau Belitong dan mengacu Peraturan Daerah (Perda) Ruang Zonasi Wilayah RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil) tidak boleh ada tambang di laut, titik!

Hal di atas sebagaimana disampaikan Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Beliadi S.IP, saat memberikan tanggapannya terkait aktifitas penambangan illegal yang meluluhlantakkan ekosistem mangrove di kawasan Sungai Balai, Perairan Dusu Munsang, Desa Sungai Padang, Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung.

Penegasan kata “titik” yang disampaikan Politikus Partai Gerindra ini merupakan reaksi atas kekesalannya terhadap bupati di dua kabupaten, yakni Belitung dan Belitung Timur agar jangan sering salah dalam mengeluarkan statement (Pernyataan).

Misal, kata Beliadi, pernah muncul bahasa bupati di media yang isinya memaklumi aktifitas tambang di bakau (Mangrove).

“Bahasa ini tidak boleh diucapkan oleh seorang bupati, karena bahasa ini bisa menjadi rujukan masyarakat ke depannya nanti,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Gerindra Kabupaten Belitung Timur ini.

Kedua, lanjutnya, masih terekam jelas dalam ingatan kita seputar kasus Sijuk yang melibatkan Wakil Gubernur Prov. Kep. Babel, Abdul Fatah. Pada saat itu ia minta agar pelaku penyerangan diproses secara hukum.

“Saya di-bully, katanya tidak pro penambang, padahal ini masalah pidana bukan pro atau tidak. Bahkan, waktu itu bupati dan Pol PP Prov. Kep Babel saling menyalahkan terkait pembelaan,” terangnya.

Beliadi menilai, kegiatan yang melangar atau bertentangan secara hukum seperti ini harus didudukan pada posisi yang sebenarnya.

“Bila salah jangan langsung dibela, apalagi itu yang benar-benar melakukan pelangaran hukum. Akibatnya, saat ada pelangaran lain terjadi, masyarakat akan teriak. ‘Itu kemarin damai, dak masalah kanapa ini dak boleh’. Begitu juga dengan statement yang mentoleransikan boleh. Dampaknya, ke depan penertibam hukum akan sulit,” ujarnya.

Terus menurut Beliadi, bupati juga tidak boleh bilang ini kewenangan pusat, lalu mengatakan, “saya nega dak nyuruh dak”.

“Seperti heboh tambang Olivier beberapa bulan lalu, juga di Sijuk, saya dengar ada pula bahasa ‘nyuro dak nega dak’. Ini statement cari aman. Yang begini dak boleh sebagai pimpinan. Jelas saja nambang boleh, tapi tidak boleh di HL (Hutan Lindung),” ungkapnya.

Lalu terkait kewenangan sudah di pusat. Beliadi menilai hal Ini juga jangan ada lepas tangan dari tanggung jawab.

Beliadi lalu memberikan analogi, seraya mencontohkan, “Ibarat kata orang maling atau nyopet. Itu kan urusan polisi bukan urusan kita, tapi kalau yang dicopet atau yang dicuri kita dan rumah kita, masa kita biarin.”

Begitu juga dengan tambang. Menurutnya kalau sudah jelas itu wilayah kabupaten kita, masa kita biarin, padahal akan merusak laut yang jaraknya dengan KEK Pariwisata dan pantai-pantai indah cuma berapa meter.

“Ini kan logika pembiaran dan kesengajaan, dak bisa begitu tugas perangkat daerah itu, baik eksekutif, legislatif atau pun yudikatif yang mengamankan kebijakan pusat dan menegakan aturan pusat sampai ke daerah,” ucapnya.

Maka, Beliadi pun memberikan saran kepada kepala daerah, “Hati-hati saat ber-statement di masyarakat, akibat salah statement pemimpin, Polisi dan Sat Pol PP nantinya akan sulit bekerja karena statement yang salah dari pemimpin akan dijadikan alasan untuk melawan penegak hukum saat polisi atau Sat Pol PP mau melakukan penertiban dan penegakan hukum.”***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *