Sekretaris Satgas COVID-19 Beltim: Disiplin Harga Mati

by -
Sekretaris Satgas COVID-19 Beltim, Disiplin Harga Mati (4)
Sekda Beltim, Drs. Ikhwan Fahrozi. Foto: Doc. Diskominfo Beltim.

Simak Langkah Satgas Tanggulangi Meningkatnya Kasus COVID-19

MANGGAR, JABEJABE.co – Meningkatnya kasus positif COVID-19 jadi perhatian khusus dari Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Belitung Timur. Berbagai kebijakan akan ditempuh untuk menekan angka kasus agar tidak terjadi lagi penambahan, mulai dari memberlakukan kembali Belajar Dari Rumah (BDR), membatasi izin keramaian hingga mempersiapkan jatah sembako bagi pasien isolasi mandiri di tingkat Desa/ Kecamatan.

Sekretaris Satgas COVID-19 Kabupaten Beltim Ikhwan Fahrozi mengatakan peningkatan kasus paling besar terjadi pada kluster perkebunan. Hingga saat ini setidaknya sudah kurang lebih 34 kasus positif COVID-19 dari kluster perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Kelapa Kampit.

“Kita menyadari dengan adanya peningkatan kasus terutama terjadi di kluster perkebunan ini, membuat kepanikan di masyarakat. Untuk itu kita menghimbau agar masyarakat tidak panik dan dapat memahami kondisi ini,” kata Ikhwan seusai memimpin rapat dengan anggota Satgas dan para Camat di ruang Kerja Sekda, Selasa (19/1/2021).

Lebih lanjut diungkapnya, jika penambahan kasus terjadi karena kurang disiplinnya terutama pasien dugaan COVID-19 atau yang ditracking sebelumnya sudah diambil swab dan diperingatkan agar melakukan isolasi mandiri. Mengingat hampir semua kasus transmisi lokal.

“Dari tim sudah menghimbau agar pasien-pasien tanpa gejala atau memiliki gejala ringan melakukan isolasi mandiri. Mereka harus disiplin dulu, disiplin harga mati, karena pada fase-fase kalau mereka tidak disiplin kluster akan bertambah,” kata Ikhwan.

Selain menyiapkan ruangan isolasi untuk kasus COVID-19 dengan gejala sedang dan berat di RSUD Beltim, Satgas Kabupaten juga bekerjasama dengan tim di tingkat kecamatan dan desa untuk menyiapkan tempat isolasi khusus maupun membantu menyiapkan sembako dan bahan makanan bagi pasien isolasi mandiri.

Pihak Kecamatan dan desa diminta agar lebih memperkuat koordinasi dengan seluruh perangkat kewilayahan sampai ke RT untuk pemantauan isolasi mandiri dan penyampaian pemahaman yang utuh kepada masyarakat tentang isolasi mandiri dan pentingnya disiplin Protkes.

“Karena saat diisolasi ada kondisi dimana para pasien isolasi mandiri ini sulit diterima oleh masyarakat. Mereka juga tidak bisa bekerja atau tidak ada penghasilan. Sesuai dengan koordinasi kami, tim di kecamatan dan desa akan mengupayakan berkoordinasi data dan kemungkinan pemberian bantuan sembako untuk pasein isolasi mandiri ini,” ujar Ikhwan.

Selain itu, dengan semakin merebaknya kasus COVID-19, Ikhwan menyatakan Satgas sedang mengevaluasi terhadap pemberian izin keramaian. Meski begitu diakuinya hal ini sangat sensitif dan perlu pertimbangan-pertimbangan yang mendalam.

“Pada pertemuan rapat evaluasi Satgas COVID-19 Kabupaten Beltim pada hari ini, kami akan menyampaikan ke pimpinan dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati untuk sama-sama dibahas di forum Forkopimda. Kita masih akan bahas masalah pemberian izin keramian ini dengan Forkopimda, namun yang jelas kita akan mengoptimalkan pengawasan Satlinmas untuk memaksimalkan pengawasan Protkes pada acara-acara hajatan dan lain-lain,” pungkasnya.

TK dan SD Belajar Dari Rumah, SMP Tetap Bergiliran

Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur kembali akan memberlakukan kegiatan pembelajaraan dengan sistem belajar Dari rumah (BDR). Kebijakan ini diambil terkait terjadinya peningkatan kasus COVID-19 di Kabupaten Beltim.

Sekretaris Satgas COVID-19 Beltim, Disiplin Harga Mati (3)

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Beltim Amrizal mengatakan sistem BDR akan diberlakukan hanya untuk pelajar TK dan SD. Sedangkan untuk pelajar tingkat SMP masih melakukan pembelajaran tatap muka dengan sistem bergiliaran (shift).

“Untuk TK dan SD mulai BDR terhitung sejak Senin,(18/1/2021) Kemarin, tapi untuk tenaga pendidiknya tetap masuk seperti jadwal yang telah ditentukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Beltim,” jelas Amrizal, Selasa (19/1/2021).

Amrizal mengatakan di lapangan masih terdapat banyak kelemahan dengan sistem pembelajaran di tengah pandemi COVID-19 ini. Terutama terkait pemahaman yang salah tentang sistem BDR karena membuat ketimpangan hasil belajar siswa.

“Sudah berapa kali kita memakai sistem BDR. Seharusnya aktivitas belajar di rumah tetap dilakukan, bukan keluyuran di toko, jalan-jalan bahkan liburan,” tegasnya.

Pembelajaran tatap muka pada tingkat SMP dikatakan Amrizal masih dilaksanakan sesuai kebijakan yang merupakan hasil Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 di masa Pandemi COVID-19.

“Standar dari 4 Menteri tersebut, sekolah boleh buka (tatap muka) tergantung kesiapan Kabupaten sampai dimana, kalau dulu ada zonanya. Zona kuning dan hijau boleh buka khusus Zona merah tidak boleh buka, nah sekarang tidak ada aturan seperti itu,” tambahnya

Ditambahkan Amrizal pembelajaran di SMP masih menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dengan diaturnya shift jadwal masuk sekolah tiap pagi dan sore selama 5 hari yaitu senin sampai jumat.

“Yang SMP kita persiapan karena April nanti mereka sudah ujian. Untuk pengaturan jadwal di SMP lebih mudah, karena jadwal dibagi dua yaitu pagi dan sore, sehingga prokes sangat terjaga,” tutupnya.

Tidak Ada Penerapan WFH

Berbeda dengan Dinas Pendidikan, meski terjadi peningkatan kasus positif COVID-19 di Kabupaten Belitung Timur, namun Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Beltim menyatakan tidak akan melakukan penerapan kebijakan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH). Sebagai gantinya, BKPSDM akan mengeluarkan Surat Edaran penegakan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 harus tetap dilaksanakan.

Sekretaris Satgas COVID-19 Beltim, Disiplin Harga Mati (2)

Ditemui di ruangannya, Selasa (19/01/2021), Kepala BKPSDM Kabupaten Beltim Yuspian mengatakan, dalam waktu dekat ini BKPSDM akan mengeluarkan Surat Edaran terkait kebijakan kepegawaian dalam menghadapi kenaikan jumlah kasus positif COVID-19 di Beltim.

“Kalau untuk kebijakan WFH untuk pegawai, Beltim belum ya karena untuk saat ini masih diperlukan analisis WFH yang seperti jam kerja, pengaturan WFH apabila ada kasus Covid-19 di OPD,” kata Yuspian.

Yuspian menjelaskan, terkait Surat Edaran yang akan dikeluarkan oleh BKPSDM menitikberatkan untuk mengingatkan OPD yang ada di Pemkab Beltim terkait Protokol Kesehatan yakni 5M.

“Nanti Surat Edaran ini untuk mengingatkan kembali OPD yang ada untuk menegakkan Protkes yang ada seperti 5M sebagai upaya untuk mengantisipasi kasus yang meningkat,” ujarnya.

Ditanya terkait Vaksin COVID-19 bagi pegawai pemerintah, Yuspian mengatakan BKPSDM akan terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam menghadapi COVID-19 termasuk vaksinasi.

“Vaksin ini kan datang ke kita kan bertahap ya, per gelombang. Nah terkait vaksinasi pegawai ini nanti mungkin akan dilihat skala prioritasnya, bisa Tenaga Medis dulu karena mereka kan garda terdepan, selanjutnya mungkin pegawai di pelayanan, nanti dilihat dulu,” jelas Yuspian.

Sumber: Diskominfo Beltim
Penulis: Fauzi/Leen/Ts
Editor: Subrata