Sekedar Wanti-wanti Kok, Jika Tersinggung Beliadi Hatur Maaf

by -
Sekedar Wanti-wanti Kok, Jika Tersinggung Beliadi Hatur Maaf
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Beliadi, S.IP.

PANGKALPINANG, JABEJABE.co – Pernyataan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel), Beliadi, S.IP, pada salah satu media di Babel menyoroti Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) yang tak kunjung disahkan mengundang beberapa reaksi.

Sorotan Beliadi ini khususnya dalam menyikapi isu yang beredar, yakni akan ada fraksi yang menolak pada Paripurna 28 Februari mendatang. Meskipun masih dalam tanda Tanya namun sebagai wanti-wanti.

Beliadi menilai, proses RZWP3K ini sudah sangat panjang dan pembahasannya pun sudah tuntas. Dengan demikian sudah tak perlu mengulur waktu dan wajib untuk disahkan.

Selain itu, Ketua DPC Gerindra Belitung Timur ini menyebutkan, bahwasannya aspek hukum dan aspek-aspek norma lain sudah terpenuhi. Lagi pula, lanjutnya, masyarakat sudah menunggu, dan investasi juga sama-sama menunggu.

“Kalau ini lambat, investasi akan terhalang dan berkaitan dengan Pembangunan di kawasan pesisir tentu akan terhalang,” kata Beliadi di hadapan awak media, Senin (24/2/2020).

Beliadi mencontohkan akibat dari molornya pengesahan RZWP3K, investasi senilai Rp2 triliun untuk pembangunan di bidang pariwisata di Kabupaten Belitung terhalang. Demikian pula halnya investasi senilai Rp800 miliar di Belitung Timur. Salah satunya rencana pelabuhan umum untuk barang dan jasa.

Terhambatnya investasi ini tak hanya terjadi di Negeri Laskar Pelangi, juga terjadi di Bangka.

Bahkan, dalam kalimatnya Ia sempat mengungkapkan perlunya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan untuk menyoroti anggota Pansus Raperda.

“Seandainya ada fraksi yang menolak ini, saya pikir KPK dan jaksa harus masuk. Karena selama proses ini berjalan tidak satu pun fraksi yang menarik anggotanya dari Pansus. Atau ada intruksi keras ada Walk Out, ini tidak pernah terjadi. Artinya, mereka menikmati fasilitas negara,” ujar Beliadi.

Lebih lanjut dikatakan Beliadi, jika ada anggota legislator yang menerima, mereka sesuai prosedur menjalankan tugas dan fungsi sebagai utusan fraksi sampai selesai dan menerima.

Begitu pula sebaliknya jika menolak, akan ada pertanggungjawabkan dana yang digunakan. “Kenapa selama ini ikut-ikut saja menikmati SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas-red) dan sebagainya, ternyata menolak,” tegasnya.

Namun demikian, terkait dengan statemen di atas, Beliadi meminta maaf jika ada pihak yang merasa tersinggung.

Menurut Beliadi, pendapat pribadi yang disampaikannya bertujuan mengamankan semua pihak dan untuk kemajuan masyarakat Pulau Bangka dan Belitong agar RZWP3K dapat segera diterima dan disahkan.

“Sekali lagi jika ada yang merasa tersingung dengan statemen saya ini, apakah telalu keras atau menyingung perasaan orang, saya sampaikan permohonaan maaf dari hati yang paling dalam. Terimakasih,” ujarnya. (rel)

Editor: jb7