Sanksi bagi Korporasi Perusak Kawasan Hutan

oleh -
Sanksi bagi Korporasi Perusak Kawasan Hutan - A7

Oleh: Adetia Sulius Putra, S.H.*

HUTAN -Sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam, hutan perlu dijaga kelestariannya.

Sehingga, untuk pemanfaatannya dibuatkanlah beberapa regulasi hukum terkait tata kelola dengan mengatur klasifikasi tentang yang boleh (Mogen), suruhan (Gebod), dan larangan(Verbod) dilakukan terhadap hutan tersebut.

Penulis hanya akan membahas tentang larangan(Verbod) terhadap hutan dan membatasi pokok bahasan dengan berkonsentrasi pada aturan menurut ketentuan sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang kemudian beberapa ketentuannya telah diubah oleh Pasal 37 UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam UU tersebut disebutkan dalam Pasal 1 pada angka ke 2 bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Kemudian pada angka ke 3 disebutkan tentang definisi dari perusakan hutan yaitu suatu proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha atau penggunaan Perizinan Berusaha yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah Pusat, untuk memperjalas pembalakan liar diartikan sebagai semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi (Pasal 1 angka 4).

Selanjutnya dalam kawasan hutan menurut Pasal 12 huruf c dinyatakan tentang larangannya yang berbunyi, “Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah”.

Kemudian tentang “Setiap orang” sebagai “Recht person” penanggung segala hak dan kewajiban yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf c tersebut dibunyikan kualifikasinya pada Pasal 1 ke 21 di mana dikatakan, “Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia”.

Sehingga, setiap Korporasi/ badan hukum/ perusahaan yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c diatur tegas oleh Pasal 82 ayat (3) huruf c yang berbunyi, “Korporasi yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana bagi:

Baca Juga:  Perayaan Imlek Sebagai Bukti Entitas Toleransi Budaya yang Membumi

a). Pengurusnya dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (Lima belas miliar rupiah); dan/atau

b). Korporasi dikenai pemberatan 1/3 dari denda pidana yang dijatuhkan.”

Dengan demikian, menjadi jelas dan terang-benderang bahwa ada sanksi yang telah diatur dengan jerat pidana minimal dan maksimalnya bagi “Setiap orang” (Selain orang-perorangan juga termasuk di dalamnya korporasi) yang melakukan suatu kegiatan merusak kawasan hutan.

Semisal, menebang pohon-pohon yang hidup dan tumbuh di dalam kawasan hutan tanpa beban pembuktian terlebih dahulu harus memperjelas jenis pohon apa yang ditebangnya dan akan dipergunakan untuk apa hasil tebangannya tersebut, dengan mendudukan pengurus-pengurusnya sebagai yang menanggung atas sanksi jerat pidananya.

Fiat Justitia Nepereat Mundus (Hukum harus ditegakkan agar dunia tidak binasa)

*). Advokat/Lawyer

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news dari jabejabe.co. Yuk gabung di Grup Telegram Jabejabe.co News Update, caranya klik link Jabejabe.co News Update kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.