Sanem Sebut Siapa Pun Penyalahguna Dana Desa Untuk Pandemik COVID-19 Akan Disikat

by -
Sanem Sebut Siapa Pun Penyalahguna Dana Desa Untuk Pandemik COVID-19 Akan Disikat

TANJUNGPANDAN, JABEJABE.co – Pemerintah Kabupaten Belitung tidak akan main-main jika menemukan adanya oknum yang menyalahgunakan pengalihan Dana Desa (DD) yang semula untuk pencegahan dan penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Hal tersebut dikatakan Bupati Belitung, H. Sahani Saleh kepada jabejabe.co, Rabu (23/4/2020).

Dikatakan Sanem, sapaan akrab Bupati Belitung, dirinya tidak akan main-main dalam mengambil sikap bagi oknum yang menyalahgunakan anggaran pengalihan tersebut, sekalipun itu menuju kepadanya sebagai Bupati.

“Kalau menyimpang, tidak ada kades, lurah, bupati, siapa saja sikat saja sekarang ini. Dana dari desa-desa itu kan sama juga seperti kita di kabupaten. Jadi, kegiatan dalam hal belanja modal di-cut semua, dialihkan untuk penganggulangan COVID-19 semuanya,” sebutnya.

Apalagi, kata Sanem, anggaran tersebut teruntuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Sehingga apabila adanya oknum yang melakukan hal tersebut (penyalahgunaan) sangatlah tidak mempunyai kemanusiaan.

Hal senada juga dikatakan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Belitung, Ali Nurudin, yang mengatakan, kejaksaan akan memberikan pengawasan kepada desa-desa yang akan melakukan perubahan, di mana setiap desa pasti sudah membentuk APBDesnya awal Januari 2020. Bulan April ini sudah terbit beberapa surat dari Menteri Desa agar setiap desa bisa mengalokasikan dana desanya untuk membantu yang terdampak COVID-19, baik itu dari segi ekonomi ataupun yang lainnya yang menjadi permasalahan dari masyarakat.

“Inikan program bencana alam, kalau ketahuan (menyalahgunakan) kita tindak tegas. Jangan masuk kantong pribadi, berikanlah kepada rakyatnya, apalagi saat ini semuanya sedang susah,” tutupnya.

Untuk dipahami Prosedur Hukum BLT Dana Desa Covid 19

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ( PDTT ) telah melakukan perubahan Menteri Desa Tahun 2020 menjadi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT tersebut bertujuan untuk mengatur tentang Penggunaan Dana Desa yaitu untuk :

1. Pencegahan dan penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);

2. Padat Karya Tunai Desa (PKTD);

3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa).

Dari tiga poin dia tas Menteri Desa PDTT kembali mengeluarkan surat No. 1261/PRI.00/IV/2020 Tertanggal 14 April 2020 Perihal Pemberitahuan kepada para gubernur, bupati, walikota, dan kepala desa di seluruh Indonesia mengenai metode dan mekanisme panyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaima pada poin tiga tersebut.

Sedangkan untuk poin satu dan dua telah dijelaskan secara rinci dalam Surat Edaran Menteri Desa PDTT No. 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19.

Atas dasar pengeluaran surat No. 1261/PRI.00/IV/2020 Tertanggal 14 April 2020 Perihal Pemberitahuan kepada para gubernur, bupati, walikota, dan kepala desa di seluruh Indonesia mengenai metode dan mekanisme panyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut maka Menteri Desa PDTT mengatur secara detail tentang metode dan penyaluran Dana Desa tersebut, dan berikut prosedurnya:

Khusus untuk nomor 3 (tiga) BLT-Dana Desa diatur detail sebagai berikut:

1. Bahwa Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada keluarga miskin di Desa;

2. Sasaran penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin non PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata (exclusion error), dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

3. Mekanisme Pendataan:

  1. Pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID-19 dengan formulir terlampir;
  2. Basis pendataan di RT dan RW;
  3. Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Desa Insidentil yang dilaksanakan dengan agenda tunggal: validasi, finalisasi, dan penetapan data KK calon penerima BLT-Dana Desa;
  4. Legalitas dokumen penetapan data KK calon penerima BLT-Dana Desa ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
  5. Dokumen penetapan data KK penerima BLT-Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Walikota atau dapat diwakilkan ke Camat dalam waktu
    selambat lambamya 5 (lima) huri kerja per tanggal diterima.

4. Metode dan Mekanisme Penyaluran a. Metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT-Dana Desa mengikuti rumus:

  1. Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp. 800.000.000 (delapan ratus Juta Rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima pasen) dari jumlah Dana Desa.
  2. Desa penerima Dana Desa Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.200.000.000 (satu maliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tuga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
  3. Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp. 1.200.000.000 (satu milliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh llma persen) dari jumIah Dana Desa.
  4. Khusus desa yang jumlah keluarga miskin Iebih bsar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetupan Pemeintah Kabupaten/Kota.

Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode non tunai (cash less) setiap bulan.

5. Jungka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa

  1. Masa penyaluran BLT-DANA Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020
  2. Besaran BLT-Dana Desa per bulan: Rp. 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga.

6. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh”:

  1. Badan Permusyawarahan Desa;
  2. Camat; dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

7. Penanggmg Jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa.

8. Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. Terkait dengan pelaksanaan perubahan Menteri Desa PDTT dimaksud, disediakan layanan bantuan di call center nomor 1500040.

Sembilan poin di atas adalah metode penyaluran BLT-DANA Desa yang diberitahukan oleh Menteri Desa PDTT kepada Gubernur, Bupati/Walikota, dan Kepala Desa di seluruh Indonesia.

 

Reporter: Faizal
Editor: sue