RPJMDES Berkualitas, Kunci Sukses Pembangunan Desa

oleh -
RPJMDES Berkualitas, Kunci Sukses Pembangunan Desa - 2 (1)

Oleh: Herri Susanto, S.STP.

LAHIRNYA Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bertujuan untuk membentuk pemerintahan Desa yang Profesional, Efisien dan Efektif, Terbuka, Bertanggungjawab serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan desa.

Pembangunan desa berbasis masyarakat desa sejatinya diharapkan mampu menjawab harapan pemerintah dan masyarakat desa untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan sebagaimana tujuan pembangunan desa.

Pembangunan desa dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pengawasan dan pertanggungjawaban pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Perencanaan Pembangun Desa merupakan langkah awal Pemerintah Desa dalam menentukan arah pembangunan desa sekaligus menjadi kunci dalam pelaksanaan pembangunan.

Perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan penjelasan Undang-undang Desa memiliki dua pendekatan, yaitu ‘Desa Membangun’ dan ‘Membangun Desa’ yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa. Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa yang dijadikan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dalam pelaksanaannya Perencanaan Pembangunan Desa diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan pada tahun 2019 pengaturan Perencanaan Pembangunan Desa ditambah dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yaitu melalui Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Secara umum Peraturan ini tidak berbeda ataupun bertentangan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri, namun peraturan ini menjadi pelengkap proses penyusunan Perencanaan Desa. Perencanaan Desa terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMdes) untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPdes) untuk jangka waktu 1 Tahun.

Baca Juga:  Membumikan Bantuan Hukum di Negeri Laskar Pelangi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah disusun untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dengan memuat Visi dan Misi serta arah kebijakan pembangunan Kepala Desa Terpilih yang harus disusun dalam kurun waktu maksimal 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa terpilih dilantik oleh Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, proses perencanaan desa terdiri dari 9 (sembilan) tahapan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news dari jabejabe.co. Yuk gabung di Grup Telegram Jabejabe.co News Update, caranya klik link Jabejabe.co News Update kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *