Problematika Sanksi Hukuman Mati Terhadap Koruptor

by -
Problematika Sanksi Hukuman Mati Terhadap Koruptor

L.M Aprizal Pallewa Putra, S.H.*

KORUPTOR merupakan kata yang tidak asing lagi kita dengar di telinga, bahkan hampir dari setiap golongan masyarakat mengetahui apa itu korupsi walaupun tidak terlalu paham arti sesungguhnya. Bahkan, masyarakat tak sungkan mengutuk perbuatan yang tidak bermoral ini.

Saat ini tindak pidana korupsi menjadi salah satu tindak pidana yang paling populer di masyarakat, dan di setiap pemberitaan baik media cetak maupun televisi hampir setiap harinya membahas tentang pemberian sanksi pidana hukuman mati (Death Penalty) terhadap koruptor.

Hukuman mati bagi pelaku korupsi memang dimungkinkan. Pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi secara eksplisit menyebutkan bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu.

Adapun menurut hemat penulis, penjelasan pasal ini seyogyanya yang dimaksud keadaan tertentu adalah apabila tindak pidana dilakukan ketika negara berada dalam keadaan bahaya, terjadi bencana alam, mengulang tindak pidana korupsi, atau negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Akan tetapi bila kita kaji secara komperensif, sejak undang-undang itu dikumandangkan hukuman mati secara formil tidak pernah dijatuhkan bagi koruptor.

Namun tujuan utama dari hukuman mati ini bermuara di efek jera. Sebab, ini akan dikemukakan terus apabila melihat rendahnya hukuman yang dijatuhkan terhadap koruptor.

Rendahnya vonis terhadap koruptor memang menjadi permasalahan dalam upaya pemberantasan korupsi, tapi hukuman mati bagi koruptor bukan hukuman yang patut. Sedangkan yang menjadi problem hukuman mati ini dijadikan alasan untuk menimbulkan efek jera.

Akan tetapi, efek jera dari hukum mati menjadi alasan yang absurd, mengingat yang dihukum tak bisa lagi mengoreksi dan mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya.

Menurut penulis, alasan lain hukum mati bukan langkah yang patut karena menestapakan penghormatan terhadap kemanusiaan.

Bila kita kaji secara mendalam, hukuman mati melanggar hak untuk hidup dan merupakan bentuk pelanggaran terkeji terhadap Hak Asasi Manusia. Tapi di sini bukan berarti saya setuju dengan koruptor, namun analisa saya mengemukakan jika melihat fakta formil Indonesia masih marak dengan korupsi.

Jadi, menurut penulis jika ditelisik secara komperensif, masih ada hukuman yang jarang diterapkan atau dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Pertama, sekecil apapun korupsinya penjatuhan hukuman minimal yakni 20 tahun atau seumur hidup. Kedua, pencabutan hak politik sebab Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan.

Ketiga, uang dari hasil korupsi dikembalikan seutuhnya. Keempat, pemiskinan terhadap Koruptor dalam maksud konteks kerangka berfikir ini penggunaan Undang-Undang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang harus digencarkan oleh aparat penegak hukum untuk merampas aset koruptor.

Tentu saja langkah di atas harus dilakukan secara jelas dan transparan agar tetap sejalan dengan hak asasi manusia.

Menurut penulis, seyogyanya Pengadilan saat ini hanya menerapkan kepada para koruptor untuk membayar denda tapi tak meminta uang hasil korupsinya kembali. Seharusnya pengadilan berani menjatuhkan vonis kembali ditambahkan denda-denda lain, sebab mereka harus hidup untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya.

Di sini saya selaku penulis bukan membela koruptor tapi ada hukuman lain yang lebih layak dan juga efek jera seharusnya bisa diberikan tanpa memberikan hukuman mati tapi memberikan sanksi yang lebih baik.

Sebab, apabila hukuman mati diindahkan, ini akan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Dasar 1945, dan Pancasila.

Jadi berdasarkan uaraian di atas dapat kita simpulkan kendatipun diatur oleh hukum positif di Indonesia, hukuman mati semestinya tak menjadi pilihan. Banyak hukuman lain yang lebih layak dijatuhkan untuk menimbulkan efek jera bagi koruptor, dan juga hukuman mati sangat tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di Indonesia.

*/) Direktur Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Untuk Bangsa Indonesia (LBH KUBI).