Problematika di Tubuh KPK dalam Tatanan Konstitusi

by -
Problematika di Tubuh KPK dalam Tatanan Konstitusi

Oleh: L.M Aprizal Pallewa Putra, S.H*

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) lahir karena amanat reformasi, bila sekarang situasinya sebobrok ini artinya Negara telah mengingkari cita-cita reformasi atau Negara saat ini sedang tidak baik-baik saja.

Para pegawai KPK menjalani wawancara dalam rangka Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) guna alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Seyogianya, peralihan status ini merupakan mandat dari Undang-Undang KPK yang direvisi pada 2019.

Hal ini, menurut hemat penulis mengarah pada pelemahan KPK atas dampak disahkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK, selain ada ketentuan Dewas dan penyadapan yang harus seizin Dewas terlebih dahulu artinya ini sudah bocor halus.

Dengan perubahan Undang-Undang KPK maka seyogyanya KPK sudah tidak menjadi lembaga negara independen dan berada di bawah kekuasaan eksekutif berdasarkan adanya skema dewan pengawas dan berubahnya status pegawai KPK menjadi ASN.

Menurut penulis untuk ahli status tersebut maka salah satu syaratnya pegawai KPK ikut ujian TWK, ujian tes wawasan kebangsaan dimulai bersaman dengan trendingya isu buzzer. Sedangkan terkait ruang pemberantasan korupsi dipenuhi ekstremis golongan (Taliban) yang pada fakta empirisnya ada minoritas yang sudah menjadi pegawai KPK selama bertahun-tahun dengan statusnya sebagai golongan minoritas.

Di lain sisi, soal-soal tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak memuat unsur-unsur relevansinya dengan pemberantasan korupsi. Namun, kepada pandangan-pandangan yang sifatnya politis dan privasi, hal bahaya pula bila tidak bisa jawab soal itu maka di beri stigma tidak NKRI, PANCASILA dan lain-lain.

Kemudian yang menjadi masalah besar atau menjadi pertanyaan penting ialah sebanyak tujuh puluh lima (75) orang yang dinyatakan tidak lulus TWK.

Sebagian besar mereka yang lulus tes merupakan orang-orang yang masih memiliki kerja dalam menyelesaikan kasus kasus besar, jangan sampai hal ini diabaikan.

Jadi, hemat penulis, jika saat ini orang-orang tersebut di-non-job-kan karena surat keputusan (SK) keluar, apa upaya yang akan dilakukan jangan sampai hal ini menciderai Law Inforcement dalam Pemberantasa Korupsi. Sedangkan semua itu bermuara pada penegakan hukum tipikor yang diperlemah.

Serta, apabila kita kaji secara komperensif setidaknya tiga (3) hal mempengaruhi penegakan hukum melalui subtansinya yaitu undang-undang yang sudah terlaksana, struturnya aparatnya melalui skema tes wawasan kebangsaan (TWK), dan tinggal upaya kulturnya melaui doktrin atau cuci otak Bahasa awamnya terhadap media buzzer dan oknum-oknum pemangku kepentingan.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat kita simpulkan seyogyanya diduga di tubuh KPK sedang terjadi gejolak terutama di penegakan hukumnya yang bisa jadi ini akan menciderai Law Inforcement dalam pemberantasan korupsi.

Negeri ini tidak akan hancur karena bencana atau perbedaan, tapi karena moral bejat perilaku korupsi. Maka, mari kita semua agar senantiasa bergandengan tangan untuk membangun Indonesia yang bebas korupsi.

*/ Direktur Lembaga Bantuan Hukum KUBI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *