Mendagri Instruksikan PPKM dan Bentuk Posko Covid-19 di Desa dan Kelurahan

by -
Mendagri Instruksikan PPKM dan Bentuk Posko Covid-19 di Desa dan Kelurahan (2)

TANJUNGPANDAN, JABEJABE.co – Kementerian Dalam Negeri melaksanakan Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 dan Recofusing Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021, pada Selasa, (9/2/2021).

Pada Rapat yang diselenggarakan secara online tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung, H.MZ. Hendra Caya, S.E., M.Si. beserta jajaran hadir dan menyimak setiap paparan yang disampaikan oleh narasumber, bertempat di Ruang Rapat Bupati Belitung.

Dalam rapat yang dilaksanakan untuk mempercepat pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Covid-19 di seluruh Indonesia.

Salah satu narasumber yakni Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian menyampaikan agar Sekretaris Daerah untuk segera menindak lanjutinya.

“Kepada Sekda agar segera mengumpulkan Camat di wilayah setempat untuk membicarakan langkah- langkah lebih lanjut terkait Inmendagri tersebut,” jelas Ardian.

Dijelaskan oleh Ardian bahwa implementasi Inmendagri perlu dilaksanakan segera sebab pemberlakukan PPKM Mikro mulai berlaku sejak 9 Februari 2021 hingga 21 Februari 2021 dan untuk tidak ragu melaksanakan kegiatan penanganan Covid-19 yang bersumber dari dana transfer sesuai dengan peraturan yang ada.

Di akhir sambutannya Ardian mengajak agar seluruh yang hadir, untuk fokus bukan hanya di penanganan Covid-19, tetapi bagaimana mengoptimalkan kelurahan.

“Untuk itu, optimalisasi kelurahan diperlukan sebagai garda terdepan dalam menanggani Covid-19 di tengah masyarakat,” tambah Ardian.

Menanggapi arahan dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung, H.MZ. Hendra Caya, S.E., M.Si. segera melakukan tindak lanjut dengan melakukan koordinasi lebih lanjut bersama Perangkat Daerah terkait.***