Pilkada dan Bencana Covid-19

by -
Pilkada dan Bencana Covid-19 - S1

Oleh: Nurhaliza Azid*

PANDEMIK Corona Virus Disease – 2019 (Covid-19) telah memberikan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada berbagai negara untuk menentukan berlangsung atau tidaknya pilkada. Apapun pilihannya ini menjadi kontroversial dikarenakan melihat kondisi penanggulanagan Covid-19, sampai dengan saat ini atau paling tidak sampai dengan Perpu Pilakada pada 4 mei 2020.

Menurut penulis, tidak tepat untuk melaksanakan pilkada pada saat ini. Berdasarkan data yang ada, jumlah penderita dan kematian oleh Covid-19 masih sangat tinggi.

Selain itu, pemerintah masih banyak mendapat kritik karena keterlambatan dalam bertindak, serta kesimpang-siuran pada data di lapangan, sehingga banyak protokol kesehatan yang tidak dilaksanakan oleh masyarakat.

Sedangkan pelaksanaan Pilkada sebenarnya pada Desember 2020 seperti yang ditetapkan dalam Pilkada, hanya soal hari pencoblosan. Persiapan Pilkada mulai dari pendaftaran calon, verifikasi, sampai kampanye berlangsung sejak pertengahan Juli 2020.

Padahal, pada pertengahan Juli 2020 perkembangan data Covid-19 masih sangat tinggi. Bila pelaksanaan Pilkada ini jadi terlaksana, dikhawatirkan data ini akan terus naik. Sebab, jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia memiliki kemungkinan besar mengalami peningkatan Covid-19.

Seperti kita ketahui bersama Indonesia sedang mengalami masalah keuangan, perekonomian di Indonesia sedang menurun.

Sementara protokol kesehatan yang ketat justru menimbulkan pembengkakan biaya pelaksanaan Pilkada. Mulai dari perlengkapan sanitasi, masker, sampai fasilitas tunggu dan mencoblos yang harus dimodifikasi agar ada jarak memadai bagi para pencoblos.

Pilkada sebenarnya tidak perlu dipaksakan untuk dilaksanakan pada 2020 ini. Karena Perpu Pilkada ini juga menyesuaikan aturan main mengenai pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan Pilkada saat wabah ini berlangsung. Hal ini dapat kita lihat pada pasal 120 Perpu Pilkada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 120 Perpu tersebut hanya menambahkan satu frasa dari pasal yang diatur dalam ketentuan sebelumnya, yaitu bencana non-alam.

Berdasarkan hemat penulis, penambahan ini esensial karena pandemik Covid-19 sudah dinyatakan sebagai penetapan bencana non-alam, penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional.

Apabila dikaji lebih mendalam, salah satu alasan mendesak Pilkada yang dimuat dalam Perpu Pilkada adalah untuk menjaga stabilitas politik di negeri ini. Walau tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Pilkada, menurut hemat penulis di sini ada kekhawatiran karena ada masa jabatan yang sudah habis, sementara Pilkada 2020 merupakan salah satu pilkada yang dibuat serentak. Mengenai hal ini sebenarnya Perpu 1 tahun 2014 dan perubahannya telah mengatur mengenai adanya pelaksanaan tugas bagi kepala daerah yang habis masa jabatannya.

Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya tidak ada masalah hukum di sini yang ada adalah konsistensi kepentingan politik di daerah, padahal nyawa warga akan menjadi taruhannya.

*) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.