Pentingnya Pers di Tengah Pandemi Covid-19

oleh -
Pentingnya Pers di Tengah Pandemi Covid-19

Penulis: Vera Vlesia RS, S.Sos*

JABEJABE.co – Informasi merupakan kebutuhan manusia. Pada era teknologi saat ini berbagai kebutuhan akan informasi, pendidikan, hiburan, perekonomian dan akses pengetahuan dapat lebih mudah diakses masyarakat melalui berbagai media. Keadaan ini dilatarbelakangi oleh gerakan perubahan dan kemajuan yang bergerak semakin dinamis.

Dalam situasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) secara global, perkembangan informasi berbasis digital semakin dibutuhkan. Masyarakat membutuhkan informasi yang kredibel dan terpercaya untuk mengetahui fenomena Covid-19 dan berbagai dampaknya. Dengan demikian, masyarakat semakin memahami cara-cara melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar secara tepat.

Terkait hal itu, siapa yang mengawali kebangkitan dan kekuatan untuk keluar dari pandemi Covid-19? Karena berbagai informasi melalui internet dan media lainnya terus dikejar oleh masyarakat.

Berdasarkan survei literasi digital Kementerian Komunikasi dan Informatika pada bulan November 2020, peringkat literasi digital Indonesia mengalami peningkatan dan mencatat bahwa media sosial menjadi sarana utama bagi masyarakat dalam mengakses berita dan informasi, disusul oleh televisi, situs berita online, situs resmi pemerintah, media cetak, dan radio. Dalam hal ini, pers sebagai salah satu sumber pembuatan dan penyebaran informasi, berperan sangat penting sebagai sumber informasi bagi masyarakat.

Pada Hari Pers Nasional 2021 yang diperingati tanggal 9 Februari mengangkat tema “Bangkit dari Pandemi, Jakarta Gerbang Pemulihan Ekonomi, Pers sebagai Akselerator Perubahan”. Insan pers sangat dibutuhkan dalam penanganan pandemi, khususnya dalam menciptakan pemberitaan yang menjunjung tinggi etika jurnalistik sehingga mampu membawa perubahan perilaku masyarakat ke arah positif.

Dalam sambutan Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin pada acara Fellowship Journalism Perubahan Perilaku secara virtual di kediaman resmi Wapres, Jakarta Pusat, Senin (14/12/2020), pandemi Covid-19 merupakan peristiwa yang belum pernah dilalui sebelumnya sehingga informasi yang kredibel dan terpercaya tentu semakin dibutuhkan untuk menjamin arus informasi yang bebas dari penyalahgunaan informasi seperti misinformasi, disinformasi atau malinformasi.

Dalam webinar percepatan ekonomi sosial di masa pandemi dalam rangka Hari Pers Nasional, Minggu (7/2/2021), Jamalul Insan selaku anggota Dewan Pers menjelaskan sejak pandemi covid-19 pers tidak luput dari dampak pandemi dan banyak mengalami penurunan pada perusahaan pers.

Dari survei Serikat Perusahaan Pers (SPS pusat) terhadap 434 media cetak seluruh Indonesia, sebesar 71 persen perusahaan pers cetak mengalami penurunan omzet lebih dari 40 persen (Januari-April 2020 dibandingkan tahun 2019. 50 persen perusahaan pers telah memotong gaji karyawan dengan besaran 2-30 persen, merumahkan karyawannya tanpa gaji dan 38,6 persen perusahaan pers cetak sudah dan atau berencana melakukan karyawan.

Kemudian keadaan media online berdasarkan data Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) bahwa 20 persen media online sudah melakukan pemotongan gaji dan pembayaran THR, 15 persen media online menunda pembayaran gaji.

Untuk media radio terhadap 600 radio (data PRSSNI), pada masa pandemi ini 30 persen radio sudah melakukan pemotongan gaji, 60 persen radio sudah mengurangi jam siaran, hampir semua mengurangi daya pancar, menunda pengeluaran untuk operasional radio dan banyak radio yang merumahkan karyawan. Hal itu karena banyak kegiatan off-air hilang total karena izin kegiatan massa dilarang, iklan berkurang 70 persen dan banyak klien radio tutup sementara (penerbangan, hotel, travel, resto dan cafe, bioskop, tempat hiburan, mall, transportasi dan lain-lain dan biaya pemasangan iklan yang sudah jatuh tempo belum bisa ditagih karena kantor klien tutup.

Pada media televisi secara umum AC Nielsen mencatat iklan TV (TV nasional) 2020 mengalami fluktuatif, TV lokal mengalami penurunan revenue akibat pendapatan yang menurun sehingga banyak TV mengurangi produksi hingga PHK karyawan.

Bagaimana dampaknya di tahun 2021 ini? Memang pandemi belum usai sehingga krisis ekonomi masih berlanjut, media massa masih disibukkan oleh masalah perampingan manajemen, PHK dan lainnya antara lain banyak karyawan kehilangan pekerjaan dan pendapatan, media massa banyak kehilangan wartawan terbaik dan kualitas jurnalisme dikhawatirkan mengalami penurunan. Kemudian media massa masih harus berhadapan dengan masalah survival dalam krisis ekonomi yang terburuk dalam sejarah pers Indonesia.

Salah satu dampak pandemi juga dirasakan oleh insan pers di Kabupaten Belitung Timur. Ketua Kelompok Kerja Wartawan Belitung Timur (Pokja Wartawan Beltim) Fendi Kuswandi menyampaikan bahwa pada masa pandemi ini pers mengalami masa sulit, walaupun demikian pihaknya tetap mengedepankan profesionalisme dalam pemberitaannya. Termasuk Helmi sebagai wartawan sekaligus pendiri Pokja Wartawan Beltim berharap insan pers di Kabupaten Beltim untuk tetap bersabar dalam menjalankan tugasnya dengan mengedepankan kode etik jurnalistik.

Dalam hal ini, pers sangat dibutuhkan negara sebagai garda terdepan diseminasi informasi penanganan pandemi. Pers wajib diselamatkan dalam situasi krisis saat ini sebagai investasi jangka panjang untuk demokrasi dan good government di Indonesia, pers membutuhkan insentif ekonomi dari negara agar tetap hidup dan menjalankan fungsinya dengan baik.

Situasi ketidakpastian ini masih membayangi situasi global dan tanah air akibat pandemi Covid-19 sehingga membuat pemerintah harus senantiasa sigap dan peka mengantisipasi kerentanan sosial ekonomi sebagai dampak dari pandemi. Kita tahu krisis ekonomi yang dipicu pandemi Covid-19 memaksa pemerintah membuat berbagai peraturan dan kebijakan, antara lain menggelontorkan kebijakan stimulus lewat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dapat memberikan dampak positif ke perekonomian nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dikeluarkan dalam rangka untuk mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi covid- 19 serta menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional

Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19

Aktivitas pelaku usaha yang terdampak pandemi covid-19 baik di sektor riil maupun sektor keuangan, termasuk bagi kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari program stimulus pemerintah ini sangat membantu karena tekanan pandemi Covid-19 yang sangat dasyat. Langkah yang diambil pemerintah dengan berbagai insentif sudah sangat tepat karena mendorong perekonomian masyarakat, misalnya dapat meningkatkan kenaikan konsumsi rumah tangga yang saat ini masyarakat lebih memprioritaskan kebutuhan sehari-hari untuk keberlangsungan hidupnya.

Untuk menerapkannya, berbagai daerah membuat kebijakan. DKI Jakarta sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia lewat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 916 nomor 2020 membentuk tim pemulihan ekonomi dan sosial universal akibat dampak pandemi Covid-19 serta membuat kebijakan-kebijakan lainnya. Pihaknya melibatkan pihak dunia usaha, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, lembaga kemanusiaan dan/atau lembaga terkait lainnya agar ibukota negara bangkit dari pandemi Covid-19.

Begitu juga Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman, menyampaikan strategi pemulihan ekonomi Bangka Belitung di masa dan pasca pandemi Covid-19.

Langkah yang dilakukan oleh Pemprov Babel yakni mulai membuka sektor pariwisata dengan ketentuan protokol kesehatan yang ketat serta memiliki konsep pemberdayaan masyarakat sekitar untuk mendorong daya beli masyarakat. Kemudian di sektor pertanian, perternakan, tanaman pangan, holtikultura, dan perikanan, Pemprov Babel mendorong sistem pertanian melalui pola mandiri dan berbasis koorporasi dengan penanaman padi di area Bangka dan Belitung. Lalu, memfasilitasi pelaku usaha melakukan budidaya udang. Di sektor perternakan, pihaknya juga mendorong peternakan, pertanian, dan perikanan untuk menggunakan program KUR termasuk mendorong produktivitas usaha perkebunan.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang digelontorkan juga membantu pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah perlambatan ekonomi dan ancaman resesi akibat covid-19 sehingga masyarakat bangkit dari pandemi covid-19. Hal ini memerlukan sinergitas dan kesiapan antar kementerian/ lembaga atau institusi dalam menyalurkan dana PEN 2021 agar perekonomian Indonesia bisa segera balik lagi seperti sebelum pandemi.

Walaupun pandemi sudah bisa diatasi, namun perlu diantisipasi dampak trauma yang mungkin membuat proses pemulihan ekonomi agak lambat. Sosialisasi dan komunikasi dari berbagai program PEN dan kebijakan serta penanganannya harus disampaikan secara detail dan sistematis ke seluruh lapisan masyarakat.

Dalam segala upaya dan sejumlah indikator pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah pada masa pandemi Covid-19, kontribusi insan pers sangat penting dalam mengedukasi masyarakat melalui pemberitaan yang edukatif, informatif, akurat, dan komprehensif.

Lalu, bagaimana strategi insan pers dalam mencari dan menyampaikan informasi terkait Covid-19? Situasi di masa pandemi ini menjadi dilematis bagi jurnalis yang biasanya tak pernah mengenal lelah meski dalam kondisi bagaimana pun. Untuk memberikan up date data yang faktual dan valid terbaru perkembangan Covid-19, para jurnalis dihadapkan pada upaya melakukan perlindungan diri dalam melakukan peliputan yang aman untuk dirinya maupun untuk orang lain termasuk tugas profesi wartawan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.

Dijelaskan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur Gustaf Pilandra, peran pers sangat membantu untuk memberi edukasi, kesadaran dan kebijakan kepada masyarakat. Penyampaian informasi terkait Covid-19 dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus dijelaskan secara rinci kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan multi tafsir karena informasi yang dikeluarkan tidak utuh dapat memicu timbulnya interpretasi yang berbeda di masyarakat. Semua informasi, kebijakan, dan tindakan penanggulangan Covid-19 harus terukur sehingga publik merasa tenang dan terlindungi.

Mengelola komunikasi publik selama pandemi Covid-19 menjadi hal yang tidak mudah namun harus dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar lebih tahu bagaimana menangani permasalahan yang juga dihadapi karena berbagai respon yang muncul bisa memicu kepanikan hingga pada akhirnya mengubah perilaku masyarakat. Untuk itu, penyampaian informasi bagi publik diharapkan juga menggunakan media yang dapat diakses oleh berbagai golongan masyarakat.

Oleh karena itu, dalam memberikan layanan informasi dan komunikasi masyarakat, penulis baik dari pemda, swasta maupun insan pers diharapkan dapat menyampaikan informasi dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami agar masyarakat dapat menerima dan memahami ketentuan dan aturan yang diambil pemerintah demi memutus rantai penyebaran Covid-19.

Komunikasi yang diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok rentan mulai dari perempuan, perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, lansia, etnis minoritas, ODHA, dan lain-lain.

Begitu juga strategi komunikasi dalam kelompok masyarakat menengah dan atas adalah membangun gerakan solidaritas untuk saling membantu, berbagi satu sama lain sebagai gerakan perjuangan bersama.

Setiap kebijakan yang dikeluarkan tentu berdampak pada masyarakat luas dan harus diantisipasi segala kemungkinan yang dapat memunculkan gejolak sosial ekonomi pada tingkat lokal. Di sinilah pentingnya penguasaan materi dan teknik penulisan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui berbagai media.

Tantangan ini bisa diatasi dengan menjalankan prinsip kehati-hatian dalam meliput dengan menjalankan protokol kesehatan dan melalui media dapat dengan jeli menangkap hal-hal yang meresahkan masyarakat dengan penyajian makna berita untuk kemudian menampilkan informasi resminya di media massa. Jurnalisme inilah yang diperlukan bangsa sebagai penunjuk jalan bagi penyelesaian persoalan-persoalan genting bangsa ini.

Kesimpulannya, kita berharap kebijakan fiskal melalui APBN dijalankan secara luar biasa dalam membantu masyarakat dan dunia usaha untuk pulih dan bangkit kembali dari dampak covid-19. Optimisme pemulihan ekonomi meningkat seiring ekspektasi terhadap perkembangan vaksin di tengah lonjakan kasus covid-19 yang masih memerlukan penanganan serius.

Kebijakan fiskal tahun 2021 akan diarahkan untuk melanjutkan program penanganan kesehatan dan perlindungan sosial serta program strategis lainnya dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Momentum perbaikan ekonomi yang sedang berjalan perlu dijaga dan dilanjutkan di tahun 2021 dan memanfaatkan pandemi sebagai momentum untuk memperkuat reformasi struktural dalam membangun pondasi yang kokoh untuk mewujudkan menuju Indonesia maju. Selamat Hari Pers Nasional.

*/) Pranata Humas Diskominfo Kabupaten Beltim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *