Pentingnya Memahami Konstitusi Kebebasan Berekspresi di Indonesia

by -
Pentingnya Memahami Konstitusi Kebebasan Berekspresi di Indonesia - A

Oleh: L.M Aprizal Palewa Putra, S.H*

MANUSIA memiliki hak yang melekat dalam dirinya dan hak tersebut merupakan fitrah dari Allah SWT. Hak yang melekat pada setiap orang disebut hak asasi manusia. Menyampaikan pendapat merupakan salah satu perwjudan kebebasan yang dijamin oleh Undang-Undang secara lisan maupun tulisan.

Saat ini fenomena anak bangsa di dalam menyampaikan pendapat sangat bebas, bahkan kebablasan, perlu kiranya untuk mengambil ibrah terhadap peristiwa yang terjadi. Seharusnya, kebebasan menyampaikan pendapat dalam keadaan aman, tertib dan damai.

Menurut hemat penulis dalam menganalisa dan mengklasifikasikan fenomena sosial yang terjadi saat ini, kita berada dalam posisi netral dan tidak berafiliasi dengan kubu manapun untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan. Maka hal ini penting demi menjaga objektifitas dari hasil analisis yang dilakukan oleh seorang terhadap kebebasan menyampaikan pendapat

Banyak peristiwa yang terjadi akibat dari kebebasan berpendapat oleh seorang atau kelompok masyarakat yang berdampak pada kehidupan cumunal. Dalam hal ini ada yang menyampaikan aspirasi sesuai dengan keinginanya dan tidak melanggar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Adapula seseorang atau kelompok masyarakat menyampaikan aspirasinya melanggar rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh peraturan Perundang-Undangan. Sadar atau tidak, tapi faktanya ada. Tidak dipungkiri jelas ada buktinya baik di media sosial, media cetak maupun media elektronik, ada dugaan pelanggaran kebebasan menyampaikan pendapat.

Namun, dalam kebebasan menyapaikan pendapat, seorang atau kelompok masyarakat sebelum mulai aksi perlu terlebih dahulu mengetahui bentuk penyampaian pendapat di muka umum dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Yang lebih jelas dijabarkan didalam Pasal 9 Ayat (1) bentuk penyampaian pendapat di Muka Umum dapat dilaksanakan dengan unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum dan mimbar bebas.

Sedangkan penyampaian pendapat di Muka Umum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan objek-objek vital nasional pada hari besar nasional. Di pasal 9 Ayat (2) ini ada pengecualian locus delikti bagi semua subyek hukum yang menyampaikan pendapat di muka umum adalah steril, dilarangnya melakukan aktivitas kegiatn apapun namanya terkait kebebasan menyampaikan pendapat.