Penjaminan Mutu Pendidikan Berkelanjutan

oleh -
Penjaminan Mutu Pendidikan Berkelanjutan

Oleh: Sutawijaya, S.Pd., M. Pd.*

MUTU merupakan agenda utama, dan peningkatan kualitas/mutu menjadi tuntutan suatu organisasi, termasuk organisasi/satuan pendidikan. Menurut David Chapman dan Don Adams (2002), Isu mutu pendidikan pada umumnya menyangkut tentang guru dan pembelajaran, kurikulum, pelaksanaan dan manajemen pendidikan. Kadangkala, mutu/kualitas pendidikan dapat secara langsung dikaitkan dengan pencapaian target dan tujuan tertentu.

Peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan merupakan salah satu isu strategis, sangat tergantung kepada kualitas proses pembelajaran (belajar mengajar dan interaksi antara guru dan siswa).

Perencanaan strategis merupakan bagian utama dari manajemen mutu. Tanpa pedoman perencanaan jangka panjang yang jelas dan terarah, sebuah organisasi tidak akan mampu merencanakan kegiatan peningkatan mutu.

Akreditasi sekolah yang berlaku selama lima tahun, dapat menjadi salah satu acuan bagi satuan pendidikan untuk merencanakan peningkatan kualitas/mutu pendidikan. Akreditasi sekolah dapat dipakai acuan penting, pendekatan sistematis dan memilih strategi tertentu dan terarah menuju meningkatnya mutu pendidikan.

Mutu/kualitas pendidikan merupakan nilai tambah yang diperoleh peserta didik, dan masyarakat. Kemampuan sistem pendidikan dalam proses dan pengelolaan pendidikan yang diarahkan secara efektif untuk mendapatkan nilai tambah tersebut ditempuh melalui pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

Ada adagium, bahwa mutu pendidikan tidak akan melebihi mutu guru. Hal ini menunjukkan peran guru sebagai faktor penentu keberlangsungan pendidikan, sekaligus pengungkit kemajuan kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas terjadi melalui proses pendidikan dan proses pembelajaran yang berkualitas.

Mutu lulusan merupakan output dan muara dari semua aktivitas pendidikan. Selain pembinaan karakter, peran utama guru dalam pendidikan adalah proses pembelajaran. Pembelajaran yang berkualitas sangat dipengaruhi oleh kualitas guru, kualitas proses pembelajaran, dan kualitas manajemen sekolah, sehingga mencapai output yang maksimal. Keempat komponen inilah yang menjadi tolok ukur kinerja satuan pendidikan. Kualitas kinerja tersebut dan kecukupan syarat administrasinya, dinyatakan dalam peringkat akreditasi sekolah.

Penjaminan mutu pendidikan merupakan suatu sistem yang sistematis, memerlukan waktu panjang, dan terintegrasi dalam pelaksanaan program dan proses pendidikan. Tujuannya adalah untuk menjamin seluruh penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu. Program penjaminan mutu dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh budaya mutu telah eksis dan dilaksanakan secara berkelanjutan di satuan pendidikan (sekolah/madrasah).

Baca Juga:  Evaluasi Pendidikan di Indonesia Versus Finlandia

Ada dua sistem penjaminan mutu pendidikan sekolah/madrasah. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI dilakukan oleh satuan pendidikan, sedangkan SPME dilakukan Pemerintah dan lembga non-Pemerintah, seperti Badan Akreditasi Nasional.

Dalam SPMI, penjaminan dan pemetaan mutu S/M dilakukan melalui refleksi/evaluasi diri satuan pendidikan itu sendiri. Strategi Pemetaan mutu dengan mekanisme SPMI ini melalui penyusunan rencana pemenuhan mutu, pelaksanaan pemenuan mutu (yang sudah direncanakan), evaluasi, dan penyusunan standar. Dari SPMI akan tergambar peta mutu sebuah sekolah/madrasah dalam Rapor Mutu S/M. Pemetaan mutu pendidikan berguna untuk mengetahui/menilai kelemahan dan kekuatan satuan pendidikan. Dari hasil penilaian ini dapat menjadi dasar refleksi dan evaluasi untuk melakukan perbaikan.

Tantangan yang dihadapi sekolah/madrasah untuk mewujudkan SPMI sebagai penjaminan mutu adalah bagaimana menumbuhkan mindset perubahan para pelaku pendidikan di sekolah/madrasah. Keterbatasan sumber daya, kurangnya komitmen melakukan evaluasi diri dan perbaikan mutu secara berkelanjutan menyebabkan satpen kesulitan untuk terus memperbaiki diri dan mendukung budaya mutu.

Dengan SPME oleh Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah, akan terlihat level S/M melalui jenjang Akreditasi satuan pendidikan. Berdasarkan pemetaan mutu oleh asesor Badan Akreditasi Nasional, satuan pendidikan diklasifikasikan atas 4 level akreditasi, yaitu satpen yang Tidak Terakreditasi, terakreditasi C, B, dan A.

Penilaian akreditasi berfokus pada empat komponen mutu pendidikan, yaitu mutu lulusan, mutu proses pembelajaran, mutu penilaian, dan mutu manajemen sekolah/madrasah. Mutu lulusan merupakan muara dari ketiga komponen lainnya. Unsur penilaian kecukupan dokumen administrasi 15 persen dan penilaian kinerja 85 persen.

Satpen (sekolah/madrasah) bukanlah pelaku tunggal dalam upaya penjaminan mutu. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi dengan stakeholder dalam membudayakan SPMI di satuan pendidikan (sekolah/madrasah tersebut).

Satpen perlu memperluas jejaring kerja sama dengan masyarakat, dan membuka ruang kerja sama melibatkan masyarakat, membangun modal sosial dan intelektual dengan berbagai pihak terkait, guna membangun budaya mutu secara berkelanjutan. Membangun sinergi di internal sistem satuan pendidikan pula yang menjadi hal utama dan faktor utama keberhasilan penjaminan mutu berkelanjutan.

Baca Juga:  Pendidikan Tertinggi Yang Seharusnya disentuh Siswa

Membangun kerja sama demi keberlanjutan mutu pendidikan, merupakan salah satu fokus perhatian Badan Akreditasi Pendidikan. Yang perlu disadari sekolah/ madrasah adalah level akreditasi hendaknya merupakan titik awal untuk menjamin keberlanjutan mutu pendidikan di masing-masing satuan pendidikan.

*). Penulis adalah Koordinator Penilaian Akreditasi Sekolah/Madrasah Kabupaten Belitung.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news dari jabejabe.co. Yuk gabung di Grup Telegram Jabejabe.co News Update, caranya klik link Jabejabe.co News Update kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.