Penanganan Pelanggaran Pilkada dan Konsekuensi Hukumnya

by -
Penanganan Pelanggaran Pilkada dan Konsekuensi Hukumnya

Cahya Wiguna, S.H*

PEMILIHAN Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2020 saat ini masih tersisa sekurang-kurangnya 30 Hari. Dalam proses pelaksanaan Tahapan Kampanye yang sedang berlangsung pada saat ini dan di tengah wabah Virus Covid-19, terdapat beberapa dinamika yang juga sudah pasti berkaitan dengan penerapan regulasi pada pelaksanaannya.

Sebagai masyarakat yang mempunyai hak pilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sudah tentu mengidamkan proses penyelenggaraan yang Demokratis-Konstitusional, bermartabat serta aman dan damai. Hal itu haruslah didorong dengan ketepatan kepastian secara regulasi, Pemilih yang cerdas, Penyelenggara Pemilu yang Independen serta ASN yang netral.

Salah satu hal fundamental yang perlu menjadi perhatian baik oleh Penyelenggara, Peserta Pemilu, dan Pemilih ialah Proses Penanganan Pelanggaran. Yang mana pada pelaksanaannya mempunyai tantangan yang juga tidak mudah dan harus dicarikkan solusi serta juga jalan keluarnya.

Seperti halnya yang baru-baru ini ramai dibicarakan, yakni berdasarkan status penanganan pelanggaran yang telah ditetapkan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur dan ditempel pada papan pengumuman, bahwa laporan nomor 01/Reg/LP/Kab/09.07/X/2020 dengan status tidak terdapat unsur pelanggaran pemilihan.

Proses Penanganan Pelanggaran dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah.

Terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Juncto Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Perubahan ini sekali lagi menegaskan bahwa berdasarkan hal (Perubahan Undang-undang) tersebut, sebagaimana di dalamnya memuat kewenangan Bawaslu Kabupaten melakukan proses penanganan pelanggaran pemilihan.

Kemudian, kewenangan yang dijabarkan dalam Undang-undang ini memuat dan memerintahkan Bawaslu Kabupaten dalam melaksanakan proses penanganan pelanggaran.

Itu dimaksudkan, bahwa Bawaslu Kabupaten berkewajiban menetapkan dan mengumumkan status penanganan pelanggaran yang sudah dilakukan kajian oleh Bawaslu Kabupaten Belitung Timur, dengan memuat hasil yang dikategorikan Pelanggaran Pemilihan atau bukan Pelanggaran Pemilihan.

Jadi, hanya 2 (Dua) kategori itu saja hasil kajian Bawaslu. Dan, tentunya ketika ditetapkan bukan pelanggaran pemilihan, maka laporan/ temuan sudah memiliki Kepastian Hukum dan sudah berkekuatan tetap.

Sehingga, saya menilai tidak bisa untuk dilaporkan kembali (nebis in idem), apalagi meminta untuk ditinjau melalui Bawaslu Provinsi. Saya yakin tidak akan dapat ditindaklanjuti secara hukum.

*) Alumnus Pendidikan Advokat FHP Law School