Ukur Kinerja ASN dan PPPK, Pemkab Beltim Segera Terapkan E-Kinerja

by -
Ukur Kinerja ASN dan PPPK, Pemkab Beltim Segera Terapkan E-Kinerja
Suasana Rakor kepegawaian persiapan E-Kinerja dan monitoring pelaksanaan Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Auditorium Zahari M.Z, Jumat (8/10/2021). Foto: Istimewa/ Diskominfo Beltim.

Dengan E-Kinerja, ASN Diharuskan Miliki Target Kerja Per Hari

BELITUNG TIMUR, JABEJABE.co – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Belitung Timur (Beltim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kepegawaian Persiapan E-Kinerja dan Monitoring Pelaksanaan Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Auditorium Zahari M.Z, Jumat (8/10/2021).

Rakor ini dilaksanakan terkait rencana Pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk memberlakukan E-Kinerja bagi ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemkab Beltim.

E-kinerja adalah suatu sistem yang digunakan untuk melakukan proses pencatatan kinerja pegawai negeri sipil, khususnya di lingkungan pemerintah guna mengukur dan memantau kinerja ASN secara berkala, serta memetakan kinerja ASN dalam rangka melaksanakan kebijakan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar.

Pemberlakuan E-Kinerja dilakukan karena masih ada ketimpangan di kalangan ASN, yang mana ada ASN yang memiliki beban pekerjaan yang tinggi sama tunjangannya dengan ASN yang pekerjaannya tidak terlalu berat.

Hal ini juga disampaikan Bupati Beltim Burhanudin, bahwa dengan adanya penerapan E-Kinerja, para ASN diharuskan untuk memiliki target bekerja per hari.

Dengan memiliki target kinerja, diketahuinya beban tugas, serta apa yang harus dilakukan, ke depannya tidak ada lagi ASN yang tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Karenanya, ketika masuk kantor, ASN harus tahu akan berbuat apa, untuk apa, dan berapa banyak tugas yang dia kerjakan.

Tiga Hal yang Menjadi Perhatian dalam E-Kinerja

Kepala BKPSDM Beltim Yuspian menjelaskan, ada tiga hal yang menjadi perhatian yaitu Pemutahiran Data Mandiri (PDM) melalui MySAPK, Persiapan Pemberlakuan Pemberian TPP menggunakan Aplikasi E-Kinerja, serta pelaksanaan absensi elektronik dan kebijakan WFH.

Yuspian pun menegaskan bahwa seluruh PNS dan PPPK wajib untuk PDM, kecuali PNS yang pensiun Tahun 2021 dan Pegawai Non ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.

“Apabila ASN dan PPT non-ASN tidak melaksanakan PDM melalui MySAPK pada periode yang ditentukan, maka pelayanan manajemen kepegawaian bersangkutan tidak akan diproses,” kata Yuspian.

Karenanya ia mngingatkan agar menjadi perhatian bersama, khususnya bagi para pegawai, karena banyak file atau pun data pendukung yang harus dipenuhi.

“Pemberlakuan E-Kinerja ini baru tahap awal atau pemberitahuan, nantinya akan dijelaskan kepada bapak ibu sekalian. Perlu diketahui juga bahwa terdapat tiga aplikasi penunjang untuk penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berbasis elektronis yaitu sistem Evaluasi Harian, Daftar Hadir dan E-TPP dengan perhitungan 30 persen berdasarkan kehadiran atau absensi dan 70 persen berdasarkan kinerja,” terang Yuspian.

Lebih lanjut dijelaskannya, terkait sosialisasi dan waktu penerapan masih menunggu kesepakatan atau arahan Bapak Bupati.

“E-TPP akan diterapkan mulai dari Sekda sampai staf terendah. Kemudian untuk tenaga kesehatan dan Guru akan berbeda sedikit penerapannya, dan kita juga akan kembali menerapkan absensi datang dan pulang kerja normal karena tidak memberlakukan WFH lagi,” tambah Yuspian.

Kasubbid Data, Informasi, dan Fasilitasi Profesi ASN Bram Adrianto menjelaskan, saat ini pihaknya sedang melakukan persiapan terkait pemberlakuan E-TPP.

“Kalau secara teknisnya sistem ini sudah dibangun atau sudah dikembangkan, kemudian untuk schedule-nya sesuai dengan arahan Bupati dan harus dipersiapkan dulu,” ujar Bram.

Rencananya, lanjut Bram, bulan Oktober ini aplikasi akan di-launching dan November akan disosialisasikan tentang penggunaan aplikasi dan sistem.

“Pada bulan Desember, akan dilakukan pengujian sistem secara serentak sampai akhir tahap ke seluruh OPD dan pada bulan Januari 2022, E-Kinerja akan diberlakukan,” jelas Bram.***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *