Pemerintah Bukan Perusahaan, Fendi Sarankan Revisi Tiket Masuk Destinasi Wisata

by -
Pemerintah Bukan Perusahaan, Fendi Haryono Saran Masuk Tanjung Pendam Digratiskan (1)
Fendi Haryono

Untuk Peningkatan PAD, Pemerintah Bisa Cari dari Sektor Lain

TANJUNGPANDAN, JABEJABE.co – Ketua Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Belitung, Fendi Haryono sarankan revisi terhadap peraturan yang memungut tiket masuk untuk memasuki tempat wisata, Kamis (30/7/2020).

Revisi terhadap peraturan retribusi tempat wisata seperti Pantai Tanjung Pendam dan Museum Tanjungpandan tersebut menurutnya lebih baik dihapuskan saja.

“Kami (Fraksi NasDem, red) ingin mendorong revisi Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup) agar retribusi tiket masuk tempat wisata di Tanjung Pendam itu dihapuskan saja,” katanya kepada jabejabe.co, usai Rapat Paripurna, Kamis (30/7/2020).

Hal tersebut disarankannya bukan tanpa alasan, menurutnya, pemerintah itu tidak harus memikirkan keuntungan dengan memungut uang masyarakat. Namun justru pemerintah itu harus berusaha melayani masyarakat.

“Pemerintah ini bukan perusahaan. Tapi pemerintah ini sifatnya pelayanan. Kita menganggap Tanjungpendam ini salah satu area untuk masyarakat mencari hiburan, untuk berolahraga, bahkan dari pihak manapun kalau ke Tanjungpan dan pasti ke Tanjung Pendam,” jelasnya.

Masih kata Fendi, Pantai Wisata Tanjung Pendam dan Museum Tanjungpandan bukanlah penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan. Sehingga, tidak akan terlalu berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Belitung jika memang retribusi tersebut dihapuskan.

“Kalau untuk peningkatan PAD, Pemerintah bisa mencari dari sektor lain, karena Tanjung Pendam bukan penyumbang (PAD) yang signifikan dan kita tidak berbicara peningkatan PAD, tapi ada pelayanan dari Pemda kepada masyarakat,” sebutnya.

Selain itu, lanjutnya, untuk sedikit menunjang PAD tersebut, Pemda bisa memungutnya dari setiap kios yang berjualan di kawasan Pantai Tanjung Pendam. Yang tentunya semakin ramai orang yang datang, akan semakin banyak kios yang berjualan ke depannya.

Ditambahkannya, untuk biaya operasional perawatan dan lain sebagainya, ia menyarankan Pemda bisa melakukan subsidi akan hal itu. Karena menurutnya yang terpenting ialah pelayanan terhadap masyarakat.

“Untuk biaya oprasional Pemda bisa melakukan subsidi saja, toh tidak sampai seratus juta kok subsidinya, tapi masyarakat puas akan pelayanannya, sekarang yang gratis hanya di Gedung Nasional saja. Tanjung Pendam ini hiburan untuk semua kalangan, dari kalangan menengah ke bawah. Sehingga sekali lagi pemerintah itu harus memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tukasnya.

Reporter: Faizal
Editor: sue