Pembelaan Hak Sebagai HAM Bukan Belas Kasihan

oleh -
Pembelaan Hak Sebagai HAM Bukan Belas Kasihan

Oleh: Sri Hartati, S.H.*

SETIAP manusia memiliki Hak Asasi Manusia (HAM) yang didapatkan seseorang sejak lahir tanpa memandang suku, bangsa, ras, agama, dan status sosial.

HAM tidak dapat dicabut, dibagi dan tidak bisa diserahkan kepada orang lain. Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia.

Dapat disimpulkan bahwa HAM melekat pada setiap insan manusia tanpa memandang apa pun dikarenakan hak tersebut sudah melekat kepada setiap insan manusia sejak lahir dan tidak bisa dibeda-bedakan sebab adanya persamaan HAM di mata hukum.

Dalam suatu perkara hukum, terutama perkara hukum pidana seperti tersangka dan terdakwa berhak mendapatkan haknya dalam suatu perkara dengan membela haknya dengan didampingi kuasa hukum, advokat, pengacara dan pejabat hukum yang bersangkutan maupun orang lain yang bisa mendampingi seseorang menurut undang-undang baik litigasi maupun non litigasi.

Terdapat dalam Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Berkaitan dengan tersangka dan terdakwa berlakulah asas praduga tak bersalah yang diatur dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam hal ini dapat diartikan meskipun masyarakat menganggap seseorang klien (tersangka/terdakwa) bersalah, bukan berarti seorang pengacara maupun advokat memihak klien tersebut dengan cara menganggap perbuatan tindak pidana klien tersebut baik untuk dilakukan, akan tetapi yang menentukan seseorang bersalah atau tidak adalah hakim menurut putusannya.

Menurut Muhammad Nuh dalam bukunya Etika Profesi Hukum bahwasanya ketika membela klien yang telah nyata-nyata bersalah, maksud advokat bukan semata-mata agar klien dibebaskan dari semua tuntutan, tetapi advokat beperan menjadi penasehat atau pendamping tersangka/terdakwa di muka pengadilan.

Baca Juga:  Relevansi Vaksin Covid-19 dan HAM di Tengah Pandemi

Mendampingi maksudnya agar hak-hak yang dimiliki tersangka/terdakwa tidak dilanggar karena tidak jarang seorang tersangka/terdakwa diperlakukan semena-mena oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Adapun hak tersangka dan terdakwa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang diatur dalam Pasal 50 KUHAP yang menyatakan bahwa tersangka dan terdakwa mendapatkan hak penyelesaian perkara.

Kemudian Pasal 51 KUHAP menyatakan bahwa tersangka dan terdakwa mendapatkan hak untuk mengetahui apa yang dituduhkan padanya.

Selain itu, Pasal 52 KUHAP menyatakan bahwa tersangka dan terdakwa mendapatkan hak memberikan keterangan secara mandiri dan bebas tanpa intimidasi dari pihak manapun.

Dan terakhir, Pasal 53 KUHAP menyatakan bahwa tersangka dan terdakwa mendapatkan hak atas juru bahasa.

Terdapat kasus narkotika yang banyak menimpa artis beberapa belakangan ini dan salah satunya yang terbaru ialah kasus narkoba Naufal Samudra.

Mengutip dari KOMPAS.com Artis sinetron Naufal Samudra ditangkap penyidik Ditresnarkoba Polda Metro Jaya terkait dugaan kasus penyalahgunaan narkoba pada Jum’at (7 Januari 2022). Naufal Samudra diciduk oleh polisi dikediamannya pada 13 April 2020 lalu.

Dalam penangkapan, Polisi menemukan barang bukti berupa ganja sintetis dalam bentuk likuid. Namun, hasil tes urine Naufal menunjukkan hasil negatif.

Meski demikian, ia tidak terlepas dari jeratan hukum karena terbukti menyimpan obat terlarang.

Dalam kasus tindak pidana narkotika, seorang tersangka dan terdakwa berhak menjalani rehabilitasi. Terdapat dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitas sosial.

Terdapat dalam Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Narkotika yang pada intinya kewenangan hakim memerintahkan pecandu dan korban penyalahguna narkotika sebagai terdakwa menjalani rehabilitasi menurut putusannya jika terdakwa terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika.

Akan tetapi, tidak semua perkara yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika semuanya dapat di rehabilitasi, dikarenakan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut undang-undang yang berlaku sehingga dapat dilakukan rehabilitasi terhadap tersangka maupun terdakwa.

Baca Juga:  Problematika di Tubuh KPK dalam Tatanan Konstitusi

Pada dasarnya setiap orang termasuk warga negara Indonesia memiliki hak, termasuk berhak mendapatkan pembelaan atas haknya untuk didampingi oleh pengacara, advokat maupun Lembaga hukum.

Meskipun dianggap sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana atau di mata masyarakat mereka bersalah, namun ia tetap berhak mendapatkan haknya.

Akan tetapi, warga negara Indonesia sekarang tidak bisa mengandalkan hukum sebagai penentu yang benar yang salah, dikarenakan hukum jika menyangkut dengan orang kecil maka akan ditindak dengan cepat dan masa tahanannya bisa jauh lebih panjang dari apa yang seharusnya didapatkan.

Sebagai contoh, hukuman penjara beberapa tahun seorang nenek yang mencuri sebatang pohon yang digunakan sebagai bahan bakar memasak. Sedangkan warga yang lain pun juga tidak tahu jika pohon itu dimiliki seseorang.

Contoh lain seperti kecelakaan yang terjadi karena kelalaian seseorang anak pejabat tinggi negara yang menewaskan beberapa orang, tetapi kasusnya tak terdengar lagi.

Realitanya memang terlihat sempit, namun hukum atau aturan yang mengatur tidaklah cacat, mungkin oknum-oknum tertentu yang bermasalah sehingga penegakan hukum Indonesia dinilai kurang.

Sebagai warga masyarakat, kita yang merasa prihatin berharap semoga penegakan hukum di Indonesia memegang prinsip independen dan permasalahan hukum tidak dicampuri dengan urusan politik.*

*) Alumus Fakultas Hukum UBB
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news dari jabejabe.co. Yuk gabung di Grup Telegram Jabejabe.co News Update, caranya klik link Jabejabe.co News Update kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.