Panitia Pemilihan Putuskan PSU, Anjas Ansari Tempuh Jalur Hukum

by -
Panitia Pemilihan Putuskan PSU, Anjas Ansari Tempuh Jalur Hukum (1)
Anjas Ansari (kiri) menyerahkan surat kuasa kepada tim kuasa hukum KUBI (kanan), Jumat (24/7/2020). Foto: Istimewa.

SIMPANG PESAK, JABEJABE.co – 1 (satu) dari 19 desa yang menyelenggarakan Pilkades serentak di Kabupaten Belitung Timur menjadi sorotan, yakni Desa Tanjung Kelumpang. Bukan hanya karena peraih suara terbanyak pada pemilihan tersebut adalah calon termuda, namun selisih suara yang sangat tipis yakni 2 (dua) suara menjadi permasalahan, dan menuai keberatan dari calon yang kalah.

Keberatan disampaikan oleh calon nomor urut 2 (dua) Munziri kepada panitia atas kemenangan calon no urut 1 (satu), yakni Anjas Ansari. Permasalahan ini kemudian diambil alih oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dan diputuskan untuk dilakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di TPS yang dianggap bermaslah, yakni TPS 6 (enam) Pulau Batun Desa Tanjung Kelumpang berdasarkan berita acara no : 140/36/BA.DSPMD/IV/2020 yang berisi harus dilakukan PSU karena terdapat 14 pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, namun tidak terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap).

Selaku peraih suara terbanyak pada Pilkades di desa tersebut, Anjas menyesalkan keputusan yang diambil oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan siap menempuh jalur hukum.

Ditemui di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Untuk Bangsa Indonesia (KUBI), dirinya menyatakan seharusnya tidak ada PSU di TPS tersebut, karena keputusan PSU hanya berdasarkan oleh keberatan salah satu calon yang disampaikan sebelum adanya penetapan oleh Bupati.

Pria yang juga mantan pengawas pemilu ini menambahkan, panitia sejak awal telah menghilangkan hak konstitusi warga Tanjung Kelumpang dengan banyaknya pemilih yang memenuhi syarat, yang tidak terdaftar di dalam DPT. Sementara Perda mengatur acuan penetapan DPT Pilkades harus mengacu pada DPT pemilu sebelumnya, yaitu pemilu 2019 lalu.

“Nah, ini banyak masyarakat yang terdaftar saat pemilu 2019 lalu sekarang tidak terdaftar di Pilkades 2020 ini, kan aneh. Ini kan menghilangkan hak pilih orang,” ujar Anjas.

Menurut Anjas, pihaknya sudah menyerahkan kuasa terkait hal ini ke tim Advokasi KUBI. “Kita tempuh ini (jalur hukum) agar penyelenggara tetap pada rel regulasi dan tidak terjadi lagi hal serupa. Intinya kita lakukan upaya-upaya hukum,” tegas Anjas.

Sementara itu Wakil Ketua sekaligus Tim Advokasi KUBI, Cahya Wiguna S.H (Gugun) mengatakan telah menerima kuasa dari kliennya Anjas Ansari pada hari Jum’at 24 Juli 2020.

“Jadi, berdasarkan bukti- bukti yang disampaikan oleh klien kami, serta penelusuran dan pendokumentasian hukum yang kami lakukan, bahwa rencana untuk melakukan PSU itu patut diduga cacat hukum karena tidak sesuai secara prosedural karena syarat untuk dapat dilakukan PSU sebagaimana Perda Kabupaten Beltim Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, yang pada pokoknya untuk dapat dilaksanakan PSU itu berdasarkan hasil Penilitian dan Pemeriksaan bukan dari surat keberatan,” jelas Gugun.

Lebih lanjut dijelaskan Gugun, pemilih yang menggunakan hak pilihnya pun adalah penduduk yang memiliki KTP Desa tersebut, terlepas dia tidak terdaftar pada DPT hal itu merupakan kelalaian dari panitia pemilihan yang tidak memasukan ke dalam DPT, namun secara Konstitusi Hak untuk memilih (Recht To Vote) harus dijaga dan tetap ada yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, maupun konsvensi internasional.

Gugun juga menekankan, pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan hak untuk memilih merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi warga negara, karena orang tersebut merupakan penduduk yang memiliki KTP desa tersebut, sehingga sudah tentu mempunyai Hak Pilih untuk menggunakan Hak Pilihnya.

“Jadi berdasarkan hal di atas, upaya-upaya hukum akan kami lakukan apabila hal itu tetap dilaksanakan untuk membela klien kami sampai hak dan kepentingannya dirasa terpenuhi,” tandasnya. (jb2)

Editor: sue