Ormas Sampaikan 5 Sikap, Bupati Belitung Rencana Ubah Perda Minuman Beralkohol

by -
Ormas Sampaikan 5 Sikap, Bupati Belitung Rencana Ubah Perda Minuman Beralkohol (1)

TANJUNGPANDAN, JABEJABE.co – Bupati Belitung Sahani Saleh berencana akan merubah Peraturan Daerah (Perda) tentang peredaran minuman beralkohol (minol), Selasa (4/8/2020).

Hal ini diungkapkannya setelah mendengarkan pernyataan sikap dari Pemuda Pancasila, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Sapta Pemuda Pancasila beserta OKP, Ormas dan Tokoh Masyarakat di Ruang Rapat Bupati Belitung.

Dalam pernyataan sikap yang berisikan lima (5) poin itu, jika difokuskan pada poin ke empat (4) berisikan keinginan yang menginginkan Perda tentang minol ini dapat diubah, yang saat ini hukumannya hanya sebatas Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Yaitu hukumannya hanya sebesar denda 50 juta atau kurungan 3 bulan.

Dikatakannya, ia memang berencana ingin merubah Perda tersebut, mengingat Perda tersebut sudah cukup lama yaitu sejak 2008 lalu, yang sudah tidak selaras dengan perubahan jaman. Perda tentang Minol ini pun, kata Sahani Saleh, jika memungkinkan akan diubah pada tahun ini.

“Perda itu pun dak mengadopsi tentang undang-undang konsumen, undang-undang kesehatan, undang-undang pangan dan sebagainya. Karena Perda ini lama, jadi sanksinye pun itu (hanya Tipiring),” kata pria yang akrab disapa Sanem ini.

Sanem pun merasa dengan adanya pernyataan sikap ini, yang menyatakan ketidakpuasan mereka adalah hal yang wajar jika dikaitkan dengan hukuman bagi para pelaku yang dirasa memang sangat ringan.

Peran penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) pun kata Sanem akan sangat mempengaruhi penerapan sanksi bagi para pelaku sehingga memberikan efek jera. Karena menurut Sanem, penanganan penerapan Perda ini lemah dan ini dapat dibantu dengan peran penegak hukum.

Di sisi lain, Sanem menyadari bahwa selama ini penanganan Minol di Belitung masih sangat lemah. Dengan bantuan penegak hukum, maka penerapan sanksi yang lebih berat dapat terlaksana karena mereka dapat menerapkan sanksi seperti undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang pangan dan lain-lain.

“Otomatis dalam hal ini harus terlibat juga penegakan hukum, yaitu Yudikatif. Nah, oleh sebab itulah mungkin mereka akan menerapkan pernyataan sikap dan pernyataan agar persoalan ini terlepas dari berbagai macam hal dari regulasinya, tetapi semua ini berkaitan dengan perundang-undangan sekarang sebagai mana adanya,” tukas Sanem.

Berikut bunyi dari pernyataan sikap Pemuda Pancasila, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Sapta Pemuda Pancasila beserta OKP, Ormas dan Tokoh Masyarakat:

1. Mengutuk dan mengecam segala bentuk Produksi, Distribusi dan Penjualan minuman keras di wilayah Kabupaten Belitung.

2. Menegaskan bahwa proses hukum kepada siapa saja yang menjadi produsen, distributor, penjual minuman keras dapat diterapkan dengan undang-undang dengan ancaman yang serius.

3. Mengajak seluruh masyarakat Belitung, khususnya pemuda untuk dapat ikut berperan aktif dalam memberantas Produksi, Distribusi dan Penjualan minuman keras di Kabupaten Belitung.

4. Mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung untuk tidak hanya menerapkan Perda terhadap siapa saja yang melakukan Produksi, Distribusi dan Penjualan minuman keras yang hanya diancam dengan tindak pidana ringan.

5. Mendesak Bupati Belitung melalui Kepala Kepolisian Resort Belitung mengambil sikap tegas dalam memberantas Produksi, Distribusi dan Penjualan minuman keras di Kabupaten Belitung.

Reporter: Faizal
Editor: sue