Modal Jadi Kendala Peserta Pelatihan Buka Usaha

by -
Modal Jadi Kendala Peserta Pelatihan Buka Usaha
Kepala DTKKUKM Kabupaten Beltim, Erna Kunondo. Foto: Istimewa.

MANGGAR, JABEJABE.co – Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (DTKKUKM) Kabupaten Belitung Timur sudah memberangkatkan puluhan putra-putri daerah untuk mengikuti program pelatihan berbasis kompetensi. Sayangnya tidak sampai 20 persen yang bisa mengaplikasikan ilmu dan keterampilan yang diperoleh saat kembali.

Tahun 2019 lalu saja, setidaknya sudah 97 orang dikirim untuk mengikuti pelatihan baik ke Balai Latihan Kerja (BLK) maupun Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) di berbagai daerah di Indonesia. Sedangkan tahun 2018 sebanyak 29 orang yang dikirim.

Program pelatihan yang diberikan pun beragam. Mulai dari perikanan, teknik manufaktur, otomotif, kelistrikan, pengelasan, pariwisata, hingga Tekhnologi Informasi dan Komunikasi.

Kepala DTKKUKM Kabupaten Beltim, Erna Kunondo mengatakan dari hasil monitoring evaluasi (monev) kegiatan pengiriman peserta pelatihan berbasis kompetensi tahun 2019 lalu hanya sedikit yang bisa bekerja sesuai bidang keahlian ataupun membuka usaha baru. Mayoritas kembali ke profesi awal, sebagai petambang atau bekerja di bidang lain yang berbeda dengan pelatihan.

“Tujuan kita mengirimkan putra daerah ini agar mereka dapat membuka lapangan kerja baru atau setidaknya bekerja sesuai dengan kompetensi dan sertifikasi yang sudah diperoleh. Namun di lapangan belum banyak yang menekuni sesuai keahliannya,” kata Erna di ruang kerjanya, Rabu (26/2/2020).

Didampingi Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja, Halifa, Erna menyatakan permodalan menjadi masalah utama terhambatnya mantan peserta pelatihan untuk mengambangkan usaha.

“Masalahnya selama ini di permodalan. Mereka ini semua sudah memiliki keahlian, kompetensi serta sertifikat. Ingin mengembangkan usaha namun terbentur di biaya,” ujar Erna.

Meski begitu beberapa ada yang sudah berhasil membuka usaha sesuai bidang keahliannya, seperti pembuatan bakery, perkebunan, serta usaha perinakan lele. Meski hanya sebagian kecil.

Halifa mengakui sulit bagi pemerintah atau swasta untuk memberikan bantuan modal awal untuk membuka usaha. Mengingat aturan dalam pemberian kredit usaha mikro mensyaratkan harus ada usaha yang sudah berjalan.

“Sebenarnya banyak program bantuan usaha untuk UMKM, baik di DTKKUKM, Dinas Perikanan, Pertanian ataupun perbankan. Tapi itu tadi mesti ada usaha yang sudah berjalan,” ujar Halifa.

Halifa pun menghimbau agar pemerintah desa ikut peduli dengan warga desanya. Salah satunya lewat Alokasi Dana Desa yang dianggarakan melalui penyertaan modal di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Nanti BUMDes yang buka usaha sesuai dengan keahlian mereka. Jadi BUMDes mempekerjakan mereka. Misalnya buka Bengkel Desa, Tambak Ikan atau usaha lainnya,” saran Halifa.

Program pengiriman peserta pelatihan berbasis kompetensi sudah dimulai sejak 2018 lalu. Tahun 2020 ini kembali akan dikirimkan minal 97 orang untuk diberangkatkan. (rel)

Editor: jb49