Masyarakat Nelayan Setuju Normalisasi Sungai Gantung, Asalkan . . .

by -
Masyarakat Nelayan Setuju Normalisasi Sungai Gantung, Asalkan . . (1)
Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Beliadi, S.IP, saat menghadiri pertemuan dengan masyarakat nelayan di Desa Gantung membahas normalisasi Sungai Gantung, Sabtu (26/9/2020).

GANTUNG, JABEJABE.co – Rencana normalisasi Sungai Gantung terjadi miskomunikasi di tengah masyarakat, hal ini karena gambar yang muncul bukanlah normalisasi alur sungai yang lama, melainkan gambar pembuatan alur baru dan ada pemindahan muara.

Demikian disampaikan Beliadi, S.IP, saat dikonfirmasi jabejabe.co terkait kehadirannya di Desa Gantung selaku anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dapil Belitung, Sabtu (26/9/2020).

“Berkaitan dengan itu muncul pula isu-isu, karena nama pak gubernur sudah dibawa-bawa oleh segelintir orang, dan beberapa oknum partai politik pun ada yang bermain di media sosial. Tidak perlu saya sebutkan (namanya), salah satu anggota DPRD yang mengatakan bahwa pak gubernur baru datang kapal isap la ade / la masok (Kapal isap sudah ada / sudah masuk), nah ini perlu diklarifikasi. Terus ada juga yang mengatakan bahwa kapal isap itu milik pak gubernur. Nah ini juga perlu diklarifikasi,” ujar Beliadi.

Hal penting pertama yang dikemukakan Beliadi adalah penjelasan yang benar terkait isu-isu yang menyesatkan ini. Dijelaskannya, bahwa pada hari ini, Sabtu (26/9/2020), pihaknya melakukan pertemuan dengan perwakilan nelayan yang meghasilkan beberapa keputusan.

“Pertama, keputusannya nelayan tidak menyetujui pembuatan alur baru dan pembuatan muara baru. Yang kedua, terkait dengan sudah pernah dilakukannya sosialisasi masalah normalisasi sungai yang dipimpin oleh perwakilan pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur, dalam hal ini Pak Sekda, itu murni awal rencananya adalah normalisasi badan sungai lama. Nah itu sedang dalam proses, kita tidak mau campur (campur tangan) di situ, karena pada prinsipnya pada hari ini kita hanya menampung aspirasi masyarakat terkait dengan tidak setujunya masyarakat jika dibuat badan sungai baru dan muara baru,” jelas Beliadi.

Lebih lanjut dikatakannya, ada juga permintaan masyarakat bahwa mereka setuju dilakukannya normalisasi Sungai Gantung apabila pengerukannya menggunakan APBN atau APBD.

“Ini (menggunakan dana APBD atau APBN) butuh proses yang sedikit panjang, karena kalau lewat APBD itu harus dibahas melalui badan anggaran. Kemudian kalau terkait APBN harus diajukan ke pusat, nanti proses berjalan baru seperti apa persetujuan, baru dapat kita eksekusi,” ulasnya. (jb)

Editor: sue