LBH KUBI Buka Posko Layanan Pengaduan Korban Dugaan Pencabulan Oknum Dokter

by -
LBH KUBI Buka Posko Layanan Pengaduan Korban Dugaan Pencabulan Oknum Dokter (1)

BELITUNG TIMUR, JABEJABE.co – Wakil Ketua LBH KUBI, Cahya Wiguna, S.H menyampaikan apresiasi kepada korban pencabulan oleh seorang oknum Dokter di Kabupaten Belitung Timur yang sudah berani dan bertanggung jawab melaporkan kejadian yang dialaminya melalui aplikasi SP4N-LAPOR!

Menurut Gugun, sapaan Wakil Ketua LBH KUBI tersebut, aplikasi SP4N-LAPOR! Merupakan aplikasi legal yang memang disediakan untuk masyarakat.

“Yang pertama harus kita apresiasi korban yang sudah berani dan bertanggung jawab melaporkan kejadian yang dialaminya melalui aplikasi LAPOR! Selanjutnya langsung mendapat respon dan ditindaklanjuti dengan pemanggilan pelapor pada tanggal 9 Februari 2021 oleh IDI, Dinkes dan Kepala Puskesmas Mengkubang bertempat di RSUD Beltim,” kata Gugun.

Di saat sebelum menghadiri pertemuan itu korban (Pelapor) datang ke LBH KUBI (Keadilan Untuk Bangsa Indonesia) meminta untuk dilakukan pendampingan secara hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 8 Februari 2021. Yang bertindak menerima kuasa ini ada 4 (Empat) orang Advokat dan Paralegal.

“Pada pokoknya pelapor berharap Hak-Hak Hukum untuk mendapat keadilan yang seadil-adilnya sebagaimana yang diatur dalam konstitusi kita. Yang mana hak kesehatan juga merupakan Hak asasi Manusia yang harus diwujudkan,” ujar Gugun.

Diterangkan Gugun, perkara ini terjadi pada UPT Puskesmas Mengkubang pada tanggal 5 Januari 2021, yang saat itu Korban diantar keluarganya untuk memeriksakan kesehetan pada Poli Umum, karena sudah mengalami demam kurang lebih seminggu.

Kemudian pada saat pemeriksaan oleh dokter yang mana dalam kondisi lemas dan tidak berdaya, di sanalah diduga terjadi tindakan pencabulan itu. Dan pada saat pemeriksaan pun dokter tersebut tidak didampingi oleh perawat yang bertugas.

“Kami menilai secara hukum pelaku oknum dokter ini dapat diminta pertanggungjawaban secara Pidana, Perdata, dan Administrasi terkait statusnya sebagai PNS Pemkab Beltim,” ulas Gugun.

Hal tersebut menurutnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesehatan yang berasaskan perikemanusiaan, perlindungan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan norma-norma agama.

“Dan, itu harus menjadi dasar dalam pelayanan kesehatan bukan sebaliknya,” tukasnya.

Selaku praktisi hukum, Gugun mengutuk keras perbuatan yang dilakukan, karena sudah menciderai rasa kepercayaan terhadap pelayanan kesehatan dan rasa percaya pasien sehingga menimbulkan trauma bagi korbannya.

Langkah Hukum yang saat ini sudah Pelapor lakukan melalui pihaknya LBH KUBI yaitu melaporkan secara resmi ke BKPSDM Kab. Beltim, dan Juga Etik secara Profesi yaitu IDI.

“Jadi kami masih menunggu hasil rekomendasi IDI. Kemudian kami berharap keputusan nantinya dapat mencapai rasa keadilan dengan sanksi maksimal,” harapnya.

Selain itu terkait Gugatan Perdata yaitu Perbuatan Melawan Hukum untuk menuntut Ganti Rugi berupa kerugian Materiil maupun Immateriil korban ini.

Yang terakhir yaitu Laporan Tindak Pidana, (Ultimum Remedium) ketika semua upaya Hukum dijalankan namun rasa keadilan tetap dirasa belum terpenuhi, maka pihaknya akan melaporkan ini secara resmi kepada pihak Kepolisian Polres Beltim.

“Kemudian kami juga akan membuka Posko atau Layanan Pengaduan untuk membantu bagi korban-korban lainnya yang nanti juga akan dibantu untuk melakukan advokasi sekaligus pendampingan. Jadi silahkan bagi korban pencabulan bisa menghubungi LBH KUBI,” kata Gugun.*