Kuasa Hukum Duga Ada Upaya Kriminalisasi dari Kekuatan Besar di Balik Kasus Amel

by -
Kuasa Hukum Duga Ada Upaya Kriminalisasi dari Kekuatan Besar di Balik Kasus Amel (1)
Ilustrasi: Istimewa

MANGGAR, JABEJABE.co – Kuasa Hukum Pasangan calon Bupati Belitung Timur Burhanuddin dan Khairil Anwar (berAKar), Marihot Tua Silitonga menduga ada upaya kriminalisasi terhadap Syarifah Amelia atau Amel selaku ketua tim pemenangan berAKar yang dilakukan “Kekuatan Besar” yang memiliki pengaruh kuat, sehingga Amel ditetapkan menjadi tersangka.

“Selaku kuasa hukum berAKar menduga kasus Amel ini bagian dari “rintik hujan” kriminalisasi yang ditujukan kepada Amel, untuk melemahkan gerakannya dalam suksesi pemenangan pasangan Burhanudin-Khairil Anwar.” Kata Marihot, Senin (23/11/2020).

Menurut Marihot, ucapan Amel saat berorasi menyampaikan visi misi dan mengajak pemilih yang hadir untuk memilih pasangan nomor 1 dengan harapan serta komitmen agar Pilkada di Belitung Timur berlangsung LUBER dan JURDIL sebagaimana amanat UUD 19945 di Kecamatan Simpang Renggiang tidak mengandung unsur pidana.

Namun, oleh Bawaslu Belitung Timur orasi Amel dianggap memenuhi unsur pasal 69 Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pilkada, lalu dengan tergesa-gesa Amel ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Beltim.

Marihot pun sangat menyayangkan sikap Bawaslu dalam proses penanganan pelanggaran tindak pidana pilkada ini, Bawaslu Beltim tidak mengedepankan prinsip pencegahan (persuasif) dibanding upaya penindakan (supresif).

“Padahal kalau mau melihat dan secara sadar mengakui bahwa pada saat kejadian, pengawas pemilu pada saat itu hadir dan mengawasi langsung pelaksanaan kampanye tersebut. Namun, berdasarkan hasil pengawasannya kan tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat hari dan tempat kejadian tersebut,” ungkapnya.

Marihot menjelaskan, pertama bahwa kalimat yang dikampanyekan Amel tersebut merupakan kalimat yang positif tidak ada sedikitpun tendensi untuk menghasut, memfitnah dan mengadu domba, kemudian dalam hal ini Amel menginginkan Pilkada Beltim berjalan sebagaimana amanat UUD 45 dan Peraturan perundang-undangan tentang Pilkada. Yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Artinya niat jahatnya (mens rea) tidak ada.