Kuasa Hukum Amel Jelaskan Eksepsi yang Berisi Kejanggalan Proses Penanganan Pelanggaran

by -
Tim Kuasa Hukum Amel Jelaskan Eksepsi yang Berisi Kejanggalan Proses Penanganan Pelanggaran (1)
Suasana konferensi pers di Rahat Icon, tampak Kuasa Hukum Paslon berAKar, Muchammad Alfarisi (Kedua dari kanan) dan Cahya Wiguna (Paling kanan), Syarifah Amelia (Kedua dari kiri), serta perwakilan pihak keluarga Amel, yakni Lukman Hidayat (Paling kiri), Selasa (24/11/2020). Foto: Faizal/ jabejabe.co

TANJUNGPANDAN, JABEJABE.co – Terdapat beberapa poin yang menjadi pengajuan eksepsi dari Tim Kuasa Hukum Syarifah Amelia terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum Belitung Timur (JPU Beltim) pada persidangan perdana, Selasa (24/11/2020) di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpandan.

Hal tersebut dikatakan Ketua Tim Penasehat Hukum Syarifah Amelia, Muchammad Alfarisi saat menggelar konferensi pers di Hotel Rahat Icon Tanjungpandan, Selasa (24/11/2020) malam. Di hadapan media, ia menjelaskan poin per poin yang menjadi pengajuan eksepsi mereka terhadap dakwaan JPU Beltim.

Pihaknya menilai selama proses penanganan pelanggaran pemilihan yang dituduhkan kepada Amelia itu didapat kejangalan-kejanggalan dan ataupun pelanggaran terkait peraturan penanganan pemilihan maupun peraturan yang ada.

“Makanya kami kemudian mengajukan eksepsi atau keberatan dari terdakwa atas dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum,” katanya.

Pengajuan keberatan itu, sebutnya, sudah disampaikan di persidangan setelah bacaan dakwaan yang kemudian diskors selama satu jam.

Kemudian pihaknya membacakan eksepsi dari terdakwa, kemudian majelis hakim memberikan kesempatan kepada JPU untuk menanggapi eksepsi dari terdakwa.

“Kemudian JPU seperti yang kita lihat bersama pada persidangan sore hari memberikan tanggapan secara tertulis atas eksepsi dari terdakwa melalui kuasa hukumnya,” jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskannya poin pengajuan eksepsi yang pertama adalah terkait kadaluarsanya masalah laporan. Yang mana laporan atas kasus tersebut muncul tertanggal 30 Oktober 2020, sedangkan kampayenya berlangsung sekitar setengah bulan dari tanggal laporan tersebut.

“Seperti yang kita ketahui baik di undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota, Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 maupun Perbawaslu nomor 8 tahun 2020, laporan itu maksimal harus 7 hari dari diketahuinya adanya pelanggaran. Nah, diketahui itu oleh siapa, tentunya diketahui oleh umum,” jelasnya.