Koko: Semua Desa Wajib Salurkan BLT

oleh -
Koko, Semua Desa Wajib Salurkan BLT
Koko Haryanto

MANGGAR, JABEJABE.co – Menyikapi ramainya pemberitaan mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah desa di Belitung Timur (Beltim), Anggota DPRD Beltim, Koko Haryanto pun angkat bicara.

Menurut Koko, semua desa wajib memploting anggaran untuk program BLT sesuai dengan aturan yang sudah dikeluarkan dari Kementrian Desa.

“Pemerintahan desa wajib menyiapkan anggaran untuk program BLT, ini urusan wajib yang suka tidak suka harus dilaksanakan,” ujar Politisi PBB ini kepada jabejabe.co, Rabu (29/4/2020).

Mengenai adanya desa yang tidak menyiapkan BLT, menurut Koko hal itu tidak dibenarkan. Karena, aturan pengunaan dana-dana, pengendalinya tetap aturan Kemendes.

Apalagi, kata Koko, Dana Desa diberikan bertahap, tidak sekaligus. Saat ini, tahap pertama sudah dicairkan, dan Kementerian Desa sudah menyampaikan bahwa Dana BLT sudah ada di Desa. Sehingga, tidak ada alasan untuk tidak meneruskan dana tersebut ke penerima manfaat.

“Kalau ada desa yang tidak memploting dana Bantuan Langsung Tunai, pemerintah daerah harus memberikan teguran, karena ada sanksi nantinya yaitu pengurangan dana desa yang akan diterima pada tahap selanjutnya,” ujar pria yang pernah menjabat sebagai Kades Burung Mandi tersebut.

Berdasarkan pantauan di lapangan, lanjut Koko, memang ada beberapa desa yang sudah memulai kegiatan sesuai dengan APBDes sebelum adanya perubahan atau pergeseran. Kegiatan itu dilakukan sebelum adanya persoalan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) mencuat di tanah air. Sehingga memang dana tahap pertamanya sudah dicairkan ke pembangunan tersebut.

Kegiatan yang sudah berjalan sebelum persoalan COVID-19 memang sedikit riskan untuk dihentikan, karena menyangkut pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Oleh karena itu Desa harus tetap menyiasati dana tahap pertama tersebut untuk pemberian BLT.

Adapun kegiatan-kegiatan yang belum atau akan dilaksanakan di Desa yang tertuang di APBDes 2020 tentu harus ditiadakan dulu dan di-cancel di pencairan pada tahapan berikutnya, seperti halnya ada kegiatan di Dinas Dinas Pemerintah Daerah yang ditiadakan karena terjadi refocusing tahap pertama dan tahap kedua sesuai dengan intruksi dari Kemenkeu (Kementrian Keuangan).

Ia pun menambahkan, bila dananya belum mencukupi di tahap pertama dengan alasan ada kegiatan fisik, maka bisa dilanjutkan pada pencairan tahap selanjutnya, yang jelas BLT itu wajib disalurkan.

“Dan, BPD harus bersikap, karena Hak memfasilitasi Musdes ada di BPD untuk menetapkan ploting anggaran BLT tersebut,” tandasnya.

Koko berharap ini segera dieksekusi oleh desa, karena perintah dari Kemendes harus dipercepat untuk mengantisipasi dampak ekonomi masyarakat yang sedang mengalami penurunan.

“Kami akan memantau ini, karena data jumlah dana dan penerima manfaat yang dikeluarkan oleh dinas Sosial dan pemerintahan Desa Belitung Timur sudah dikeluarkan. Data Penerima manfaat yang sudah dikeluarkan berjumlah 7.958 KK Yang tersebar di 7 Kecamatan di Belitung Timur dengan jumlah pagu lebih dari 14 Milyar,” tutupnya. (rel/ko2)

Editor: sue

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *