Khawatir Salah, Terrape Minta dikeluarkan Perbup Terkait Penerima BLT

oleh -
Khawatir Salah, Terrape Minta dikeluarkan Perbup Terkait Penerima BLT
Ilustrasi BLT. Foto: Istimewa.

SIJUK, JABEJABE.co – Kepala Desa Tanjung Binga, Terrape, meminta kepada Pemerintah Kabupaten Belitung untuk segera mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) terkait Program Penanganan Covid-19, Senin (27/4/2020).

Permintaan tersebut tentunya bukan tanpa alasan. Selain dirinya dipertanyakan terus oleh masyarakatnya kapan bisa mengeluarkan bantuan tersebut? Di sisi lain ia juga merasa ketakutan dan khawatir takut salah dalam menetapkan siapa penerima BLT ini.

“Di sisi lain kami ketakutan jangan sampai kami salah dalam menetapkan siapa penerima. Bahkan, kemarin kami sudah dipanggil Apdesi agar jangan laksanakan kalau tidak punya dasar hukum. Bahkan kami ditegaskan jangan laksanakan kegiatan tanpa advis karena itu yang akan menyelamatkan kami. Kami sekarang tinggal menunggu advis, siapa yang berani mengeluarkan advis untuk kami melaksanakan program ini,” sebut Wakil Ketua Apdesi ini.

Bahkan, saking bingungnya, ia memiliki opsi lain di mana anggaran yang sudah mereka anggarkan di APBDes kalau boleh eksekutornya bukanlah mereka sebagai Pemerintah desa. Dan Pemerintah Kabupaten yang mengakomodirnya dalam program BLT ini.

“Kami ada opsi bagaimana anggaran untuk kami yang sudah kami anggarkan di APBDes eksekutornya tidak usah kami deh. Kami berikan aja secara tranfer dana yang kami anggarkan di APBDes untuk kegiatan BLT ini atau kegiatan yang lainnya untuk penanganan covid ini. Kami transfer kepada rekening kabupaten biar kabupaten yang melaksanakan dengan BPBD nya selaku satgas gugus tugas karena kami juga khawatir takut salah, apalagi masyarakat punya persepsi masing-masing terhadap siapa penerima,” jelasnya.

Terlebih, katanya, di media sosial RT bersengketa dengan masyarakatnya sendiri karena dikhawatirkan salah dalam menetapkan penerima. Sehingga mereka khawatir takutnya nanti pada saat eksekusi mereka jadi masalah.

“Awalnya kami punya tujuan baik, malah nanti kami takutkan mendapat cibiran dari masyarakat. Sedangkan masyarakat bertanya-tanya terus kapan pak kades, kapan pak RT. Inilah yang jadi kendala di pemerintahan kita sekarang. Padahal, duitnya sudah ada untuk anggaran BLT ini. Satu sisi kabupaten mungkin mengatakan itu kan kewenangan desa. Tapi, desa kan pembinaannya kabupaten permendagri harus diturunkan oleh perbup sebagai juknis dalam pelaksanaan tersebut,” curhatnya.

“Kasihan masyarakat kita, masyarakat awam tidak mengerti prosedur ini, tapi yang mengerti maksud saya, tolong berikan pemaham kepada masyarakat lain jangan masyarakat lempar sana lempar sini. Memang, dana itu langsung masuk ke rekening kami, bukan kabupaten dan kewenangan eksekusinya memang desa, tapi kewenangan regulasinya bukan desa, aturan mainnya bukan desa yang bikin,” tambahnya.

Membahas hal ini pula, kata Terrape, rencananya Selasa (28/4/2020) seluruh kepala desa akan dikumpulkan dan ia berharap pada pertemuan itu akan ada titik terangnya supaya masyarakat bisa segera mendapat BLT tersebut.

“Besok kami dikumpulkan dan kesimpulannya apa, nanti itu akan kami jadikan dasar untuk melaksanakan kegiatannya. Kalau misal dalam pertemuannya diperbolehkan tanpa ada Perbup, cukup mengacu kepada Permendagri dan Permendes saja, kami akan laksanakan. Tapi, mohon aparat penegak hukum juga dimengerti, jangan sampai nanti aparat penegak hukum versinya lain. Kenapa kades melaksanakan kegiatan tersebut tanpa didasari oleh Perbup, itu yang kami khawatirkan. Maksud kami harus satu pemahaman pada saat kita menyepakati bahwa desa melaksanakan kegiatan ini hanya berdasarkan Permendagri dan Permendes, mohon mengerti. Jadi nanti jangan ditanya kami oleh penegak hokum, mana Perbupnya. Yang terjadi begitu,” ujarnya.

Ia berharap kepada seluruh masyarakat untuk bisa memaklumi seluruh pemerintah desa yang sedang berupaya semaksimal mungkin dan segera mungkin dalam merealisasikan program bantuan ini dengan harapan semua tidak terjadi kesalahan.

“Dan semoga kita tidak teradu domba antara masyarakat dan pemerintahan desa selaku eksekutor dalam pelaksanaan program ini,” pungkasnya.

Reporter: Faizal
Editor: sue

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *