Ketua Fraksi Gerindra DPRD Babel: Pemprov Babel Sudah Benar Atur Pertimahan

by -
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Babel Sebut Pemprov Babel Sudah Benar Atur Pertimahan (1)
Beliadi, S.IP.

PANGKALPINANG, JABEJABE.co – Viralnya masalah pertimahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) memunculkan ragam pendapat publik dalam memberi penilaian tentang tata kelola petambangan timah dan tata niaga timah, serta efek untuk masyarakat Babel, Pemprov Babel, dan Pemerintah Pusat.

Sampai-sampai, Komisi III di DPR RI berencana mambuat Panja (Panitia Kerja) tentang pertimahan ini. Oleh karenanya, hal ini membuat Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Beliadi, S.IP, ikut memberikan sumbangsih pemikirannya.

Menurut Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Babel tersebut, sejak kewenangan perizinan tambang semua ditarik ke pusat, dirinya sudah mempredikasi, kalau saat ini timah akan menjadi andalan devisa strategis Negara. Ditambah lagi situasi negara saat ini pun dalam keadaan membutuhkan banyak pemasukan untuk mengatasi masalah ekonomi. Yang mana sama-sama diketahui, semua dalam kondisi “sakit” akibat mewabahnya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Babel Sebut Pemprov Babel Sudah Benar Atur Pertimahan - 3
Ilustrasi proses produksi timah di Babel (net).

Menurut Beliadi, diambilnya kewenangan ini (Pertambangan Minerba) ke pusat sedikit menimbulkan rasa, sepertinya otonomi sudah setengah hati. Tapi masalah ini mungkin masih bisa dimaklumi, karena masalah pokoknya saat ini bukan di situ, tapi di mana timah ini saat ini masih menjadi andalan perekonomian masyarakat Provinsi Babel, yang tentu masyarakat dari semua golongan, yang bekerja di pertambangan timah.

“Tentu saja, kalau masyarakat yang nambang, mau tidak mau pemerintah harus hadir sebagai mediasi antara perusahaan pemilik izin, baik PT Timah atau swasta, agar sumber ekonomi masyarakat terlindungi,” kata Beliadi.

Tentu dalam hal ini, lanjut Beliadi, pemprov di bawah komando gubernur bekerja keras supaya semua tetap bisa hidup, baik masyarakat maupun perusahaan swasta yang bergerak di tambang timah, dan juga PT Timah sendiri selaku BUMN.

Beliadi menilai, banyak langkah-langkah persuasif yang diambil pemerintah daerah agar tidak terjadi monopoli sepihak saja, begitu pula langkah yang diambil terkait kesetabilan harga (timah) di masyarakat.

“Namun sayang, langkah baik pemerintah daerah ini terkadang kurang dipahami secara utuh dari pengamat di luar sana, termasuk (maaf) saudara-saudara kita di DPR RI. Padahal, langkah yang diambil ini semata-mata untuk menyehatkan tata niaga pertimahan agar tidak banyak terjadi penyelundupan, agar harga di masyarakat tidak anjlok, agar PAD (Pendapatan Asli Daerah) tetap diperoleh daerah, agar smelter tetap bisa berusaha, agar tidak terjadi monopoli, dan lain sebagainya,” beber Beliadi.

Maka, saat orang-orang ramai mengkritisi RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya), Beliadi malah berfikir pengesahan RKAB itu adalah langkah untuk menyelamatkan hal-hal di atas.

“Saya paham betul keadaan perekonomian sosial masyarakat Babel saat ini. Smelter banyak tutup, penganguran meningkat sehingga penyelundupan pun marak terjadi saat ini. Isu penyeludupan ini terus menerus terdengar, tapi tidak ada yang bisa menangkapnya,” umbar Beliadi.

Lebih lanjut dikatakan Beliadi, bahwasannya tidak jarang pemerintah daerah harus mengambil langkah penyelamatan kepentingan masyarakat yang tidak bisa membuat semua pihak happy. Namun kepentingan masyarakat harus terlindungi dan pendapatan daerah harus ada, agar perekonomian tidak minus.

“Saya melihat pertimahan ini tidak bisa dilihat dari aspek hukum saja, tapi aspek sosial, aspek ekonomi, aspek keberlansungan hidup masyarakat dan Pemprov Babel,” ujar Beliadi.

Jika dirinya boleh menyarankan, Beliadi berharap kawan-kawan Komisi III DPR RI bisa menjadi peneduh bagi perekonomian dan urusan perut masyarakat Babel, bukan malah mengancam pendapatan mereka untuk hidup.

Ditambah lagi di masa pandemi Covid-19 ini, lanjut Beliadi, jelas-jelas timah secara langsung maupun tidak langsung sudah menyelamatkan banyak nyawa dan dapur masyarakat Babel.

“Saya pikir langkah Pemprov Babel sudah benar, dan kami akan mendukung upaya pemerintah pusat manjadikan timah sumber devisa strategis negara, namun tentunya semua harus terselamatkan,” ujar Beliadi.

Masyarakat penambang, PT Timah, perusahaan tambang swasta yang bergerak di sektor pertimahan, sektor periwisata dan sumber pendapatan pemerintah derah Babel, begitu juga rencana pemerintah pusat semua harus terselamatakan semua .

“Jangan sampai dari semua pihak yang ada kepentingan, ada salah satu pihak yang dirugikan, apalagi sampai hilang,” ujarnya.

Dan, negara tidak boleh semangkin dirugikan, karena banyak timah yang diselundupkan. Karenanya, Beliadi pun berharap kawan-kawan Komisi III DPR RI untuk duduk satu meja, cermati dan pahami dari berbagai aspek agar semua terselamatkan dan reklamasinjuga akan terus didorong supaya lebih baik lagi.

“Pendapat ini saya sampaikan sabagai ketua fraksi (Fraksi Partai Gerindra DPRD Babel), karena urusan tambang ini adalah bagian komisi III, kemudian urusan perekonomianya adalah bagian kami di komisi II. Mudah-mudahan pandangan saya ini bisa diterima,” harap Beliadi. (rel)

Editor: sue

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *