Ketua DPRD Inisiasi Rakor Kelonggaran Pinjaman Bagi Nasabah Terdampak COVID-19 Bersama Perbankan di Beltim

oleh -
Ketua DPRD Inisiasi Rakor Kelonggaran Pinjaman Bagi Nasabah Terdampak COVID-19 Bersama Perbankan di Beltim
Foto: JSN-APR

MANGGAR, JABEJABE.co – Rapat Koordinasi dengan pihak Perbankan terkait kelonggaran atau keringanan bagi Nasabah pinjaman Bank terdampak Penyebaran Coronavirus Disease (COVID)-19 di wilayah Kabupaten Belitung Timur yang berlangsung di Kantor DPRD Beltim, Selasa (14/4/2020).

Pertemuan yang diinisiasi oleh Ketua DPRD Beltim tersebut dihadiri sejumlah pihak Perbankan yang ada di wilayah Kabupaten Belitung Timur.

Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur Fezzi Uktolseja, SE, MM, mengatakan, adanya pertemuan ini bermaksud ingin mengetahui kesiapan sektor Perbankan di Kabupaten Belitung Timur dalam menerapkan kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana yang telah disampaikan oleh Presiden dan juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendukung program stimulus pertumbuhan ekonomi bagi debitur terdampak virus Corona.

Stimulus yang diberikan, lanjutnya, untuk memberikan ruang kepada sektor rill untuk tetap bisa menjalankan usahanya, karena ini merupakan bagian penting penggerak roda perekonomian baik lokal maupun nasional.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa OJK telah membuat aturan yang tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 11/POJK.3/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran COVID-19,” ujar Fezzi.

Menanggapi hal tersebut, Pihak Bank BRI Cabang Manggar, David Saputra, mengungkapkan, pihaknya sudah membuat rencana untuk para Debitur serta sudah melakukan sosialisasi terkait program stimulus dampak Covid-19. Dan, para Nasabah BRI juga sudah ada yang proaktif menghubungi pihak BRI.

Ada 2 (dua) skema yang dibuat terkait kelonggaran pembayaran angsuran kredit BRI. Ia menjelaskan beberapa skema yang dilakukan, diantaranya adalah:

1. Untuk pinjaman komersil:

  1. Prioritas untuk memperpanjang jangka waktu pinjaman, misalnya pembayaran pinjaman 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun.
  2. Keringganan atau kelonggaran dalam pembayaran berupa penundaaan pembayaran pokok pinjaman, akan tetapi bunga pinjaman tetap dibayarkan selama 1 (satu) tahun.
  3. Penurunan suku bunga.
Baca Juga:  Ini Imbauan Fezzi Saat Tinjau Isolasi COVID-19 di Stadion dan RSUD Beltim

2. Untuk KUR (Kredit Usaha Rakyat):

  1. Nasabah melakukan pembayaran bunganya saja, dan pembayaran pokok pinjaman ditunda selama 1 (satu) tahun.
  2. Perpanjangan jangka waktu pinjaman , misalnya dari 3 (tiga) tahun menjadi 4 (empat) tahun.
  3. Ada kebijakan dari pusat untuk penundaan pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman selama 6 (enam) bulan, akan tetapi Juknis untuk kebijakan tersebut belum turun.

Sementara itu, Kepala Bank Mandiri Cabang Manggar, Muhammad Teguh, berencana melakukan kebijakan 6 (enam) bulan tidak melakukan pembayaran pinjaman, dan sampai dengan saat ini sudah ada 30-an nasabah kami yang mengajukan kelonggaran. Kelonggaran ini bisa diberikan selama 6 (enam) bulan, 8 (delapan) bulan atau 12 bulan. Intinya pasti ada kelonggaran yang diberikan akan tetapi sampai dengan saat ini belum pasti skema mana yang akan dilakukan.

Sedangkan untuk leasing, Bank Mandiri memang memilki anak perusahaan leasing, dan mereka juga memilki kebijakan tersendiri untuk kelonggaran pembayaran akibat terdampak COVID-19.

“Bagi kalangan Pegawai ada kriteria tertentu seperti keterangan terdampak langsung sudah menjadi suspect, ODP, PDP, dan seperti pegawai perusahaan sawit, bisa menyampaikan surat keterangan dari perusahaan bahwa adanya penurunan omset perusahaan,” ujar Muhammad Teguh.

Hampir senada dengan yang lainnya, Kepala Bank Sumsel Bebel Cabang Manggar, Mas Ely Warshal, menyampaikan, pihaknya juga sama melaksanakan penundaan pembayaran selama 6 (enam) bulan, akan tetapi memang sampai dengan saat ini belum ada pengajuan untuk kelonggaran dari Nasabah Bank Sumsel Babel, baik dari unsur Pegawai ataupun Nasabah KUR.

“Sesuai kebijakan ini memang hanya diberikan bagi nasabah yang terdampak langsung,” pungkas Mas Ely Warshal.

Sebelum menutup pertemuan, Ketua DPRD menambahkan, intinya kelonggaran pembayaran ini bisa diberikan oleh pihak Bank kepada Nasabah. Akan tetapi perlu adanya koordinasi serta komunikasi yang baik antara Pihak Bank dan Nasabah dalam pengajuan kelongaran maupun keringanan pembayaran sebagai dampak dari situasi yang berkembang saat ini terkait Pandemi COVID-19. Menurutnya Pemerintah Daerah juga tidak perlu memberikan rekom ke Pihak Bank karena memang ini adalah kebijakan dari Pusat.

Baca Juga:  Harga Daging Sapi Turun Rp 10 Ribu, Aan: Mudah-mudahan Besok Turun Lagi

Selanjutnya Politisi PDIP tersebut mempersilahkan kepada masyarakat sebagai Nasabah terdampak untuk proaktif melakukan komunikasi dengan pihak Bank serta mengikuti mekanisme yang ada dalam mendapat keringanan dan kelonggaran pembayaran angsuran pinjaman.

 

Sumber: Humas Setwan DPRD Beltim
Editor: Subrata

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *