Gerakan Masyarakat Belitung “Serbu” DPRD Sampaikan Sepultura

by -
Gerakan Masyarakat Belitung “Serbu” DPRD Sampaikan Sepultura - 2 (2)
Situasi di Halaman Gedung DPRD Kabupaten Belitung, tampak (kiri) aparat keamanan melakukan penjagaan di pintu masuk Gedung DPRD Belitung, Senin (14/9/2020). Sementara itu tampak foto (kanan) rombongan dari berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam GMB saat berada di halaman depan Gedung DPRD Belitung. Foto: Faizal/jabejabe.co.

TANJUNGPANDAN, JABEJABE.co – Sejumlah Tokoh dan Element Ormas, Organisasi Keagamaan, Organisasi Kepemudaan (OKP), Organisasi Pelajar, Organisasi Mahasiswa, Organisasi Insan Olahraga, Organisasi Buruh dan Nelayan yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Belitung (GMB), bersama-sama mendeklarasikan tuntutannya di DPRD Kabupaten Belitung, (14/9/2020).

Berdasarkan siaran pers GMB yang disampaikan ke media, Sepuluh Persoalan dan Sepuluh Tuntutan Rakyat (Sepultura) ini menggambarkan tentang latar belakang, tujuan, serta arah perjuangan dari pergerakan.

Adapun persoalan yang ada di tengah masyarakat Belitung dan menjadi perhatian awal GMB, serta menjadi dasar perjuangan adalah 10 (sepuluh) hal.

(1.) Kasus minuman keras (MIRAS) ilegal, Kasus pabrik arak yang diduga pemilik lahannya adalah Petinggi Partai Politik dan Kerabat Pejabat di Kabupaten Belitung dan Oknum yang terlibat adalah pelaku berulang;

(2.) Munculnya Isu SARA yang dihembuskan oleh beberapa oknum, Dikhawatirkan akan menjadi pemicu permasalahan di tengah-tengah Masyarakat, mulai dari : Pernyataan/Perkataan Melayu katak dalam tempurung (Katak VS Merpati) dalam polemik Satam Square & Status FB Petinggi Partai di Kabupaten Belitung “Menjadi mualaf hanya untuk mencari jabatan”;

(3.) Darurat penggunaan / pengutamaan Bahasa Indonesia & Bahasa Daerah, Karena banyaknya penggunaan istilah bahasa asing di ruang publik saat ini, seperti : Satam Square, Rock Corner, Food Street, Public Safety Center, Zero Point, dll;

(4.) Kasus permasalahan perlindungan aset daerah, Pemanfaatan aset daerah sesuai dengan fungsi dan peruntukan awalnya. Terkait Rumah Dinas Ketua DPRD Kabupaten Belitung, yang tiba-tiba berubah menjadi Rumah Dinas Wakil Bupati Belitung. (Apa dasar hukum dan apakah ada kepentingan yang mendesak, Sehingga adanya perubahan peruntukan tersebut?;

(5.) Minimnya fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Belitung (RSMJ) sehingga banyaknya pasien yang harus dirujuk ke Jakarta, Evaluasi dan Perbaikan program SEHATI karena tidak menjalankan beberapa layanan yang sudah tertulis dari Program.
Tautan berita terkait/argumentasi tambahan:
Tidak adanya layanan pendampingan pasien rujukan selama di Jakarta, Layanan mobil rujukan / ambulance di Belitung dan di Jakarta, bantuan biaya uang saku (konsumsi) selama di Jakarta;

(6.) Kasus LGBT di Belitung, Kasus prostitusi online (Pemuda yang tertipu penjaja seks online), Banyaknya kos-kosan/kontrakan yang diduga menjadi tempat maksiat;

(7.) Kasus Rentenir/Pinjaman berbunga tinggi/Kasus arisan bermasalah;

(8.) Kasus ketenagakerjaan, PHK Sepihak, Hak-hak karyawan yang tidak dipenuhi;

(9.) Kasus penyalahgunaan obat batuk komik, Lem aibon, Kasus obat-obatan terlarang/Narkotika/Narkoba,Tidak layaknya sarpras olahraga, sarana aktualisasi kepemudaan dan Pencoretan anggaran olahraga (KONI); dan

(10.) Perlindungan Nelayan karena Munculnya Perahu Compreng yang menguasai laut Belitung.

Tentunya masih banyak persoalan yang ada, memungkinkan ada puluhan, ratusan atau bahkan ribuan persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat saat ini. Karenanya, aksi ini sebagai awal dari pergerakan dan perjuangan GMB berdasarkan sepuluh persoalan tersebut di atas.

GMB Sebagai Gerakan Moral Rakyat. Sebagai Gerakan Masyarakat Kabupaten Belitung dari berbagai elemen dan komponen akan terus berjuang bagi tegaknya hukum, bagi tegaknya amar ma’ruf nahi mungkar, tegaknya kedaulatan negara, terciptanya kesejahteraan dan ikut mencerdaskan rakyat, demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Kabupaten Belitung.

Berikut Sepuluh Tuntutan Rakyat

(1.) SEGERA ditetapkannya sebagai tersangka seluruh pihak yang terlibat didalam kasus Pabrik Arak (Pemilik lahan, Pemodal, Pembuat, dll) dan diadili dengan seadil-adilnya kemudian dijatuhi dengan hukuman yang paling berat sebagai keadilan hukum dan adanya efek jera;

(2.) SEGERA Diadili dan Dijatuhi dengan hukuman yang maksimal bagi pelaku yang diduga melakukan Fitnah dan Dugaan penistaan Mualaf, dan Adanya komitmen bersama dari Rakyat, Pejabat, Politisi, Pemimpin untuk saling menjaga kerukunan, saling menghargai sesama, dan tidak akan ada lagi pernyataan-pernyataan yang membawa dan memancing timbulnya Isu SARA di Kabupaten Belitung;

(3.) SEGERA Diganti/Dirubah/Dihapus/Diturunkannya tulisan Satam Square, Rock Corner, Public Safety Center, Belitong Food Street, Zero Point dll yang semuanya berbahasa asing di ruang publik. Diganti dengan Bahasa Indonesia ataupun Bahasa Daerah sebagai amanat dan pelaksanaan dari UU No. 24 Tahun 2009 & PERPRES No. 63 Tahun 2019, Dan sebagai upaya untuk menjaga Jati diri dan Kearifan Lokal sebagai Identitas budaya dan Upaya menjaga serta melestarikan bahasa daerah;

(4.) SEGERA Dikembalikannya fungsi aset daerah sesuai dengan fungsi dan peruntukan awal, Yaitu dikembalikannya Rumah Dinas Ketua DPRD Kabupaten Belitung dan Wakil Bupati bisa kembali menempati Rumah Dinas Wakil Bupati yang awal/semula;

(5.) SEGERA Diperbaiki apa yang kurang dan Dijalankan dengan penuh apa yang telah menjadi program dan layanan program SEHATI, Dijalankan apa yang telah dipublikasikan ke Masyarakat yaitu Adanya pendampingan pasien rujukan selama di Jakarta, Adanya fasilitas dan Layanan Mobil Rujukan/Ambulance di Belitung dan Selama proses berobat rujukan di Jakarta;

(6.) SEGERA Dibentuknya SATGAS Penegakan dan Pengawasan Penyakit Masyarakat, sebagai upaya kontrol maksimal dan pengawasan serta penegakan hukum dilapangan terkait dengan penyakit masyarakat;

(7.) SEGERA Dibentuknya lembaga keuangan daerah atau BPR SYARIAH sebagai upaya solusi dari keuangan / permodalan usaha masyarakat dari beban bunga tinggi dari rentenir dan arisan bermasalah;

(8.) SEGERA Dibentuk dan Dijalankan dengan maksimal sesuai dengan maksud dan tujuan dari Lembaga kerjasama LKS Tripartit untuk pekerja harus berjalan (LKS TRIPARTIT), Dewan Pengupahan harus berjalan;

(9.) Anggota DPRD Kabupaten Belitung menyerahkan gaji dan tunjangannya dengan tulus dan ikhlas selama Tiga Bulan (Oktober-Desember 2020) untuk dipergunakan sebagai Dana Pembiayaan Pembinaan Para Atlet Seluruh Pengcab Se-Kabupaten Belitung dan Biaya Penyelenggaraan Kegiatan KEJURNAS. Sebagai bentuk permintaan maaf kepada Seluruh Masyatakat dan Insan Olahraga (Pengcab Se Kabupaten Belitung) atas dicoretnya, dinolkannya usulan anggaran Dana Hibah KONI dalam ABT 2020. Atau Seluruh Pengcab Se-Kabupaten Belitung akan BOIKOT semua kegiatan olahraga ditahun 2021. Jika DPRD Kabupaten Belitung tidak dapat memberikan solusi konkrit atas kondisi dicoret/nolnya dana hibah KONI 2020; dan

(10.) SEGERA Diadakannya Partroli Gabungan POLAIRUD, TNI AL, SATPOL PP di Seluruh Wilayah Laut Pulau Belitung untuk mengawasi Beroperasinya kapal compreng, SEGERA Dibentuknya SATGAS PATROLI PERAIRAN BELITUNG Demi menjaga dan memberikan rasa aman bagi para Nelayan.

GMB berharap segenap permasalahan dan tuntutan di atas bisa segera ditindaklanjuti dan memberikan hasil yang baik dan tuntas. Sesuai dengan tuntutan diatas, pihak GMB memberikanbatas waktu maksimal untuk dilaksanakan adalah selama 100 hari dari kegiatan deklarasi GMB ini dilakukan dan Sepultura ini diumumkan ke Publik sekaligus diserahkan ke DPRD Kabupaten Belitung, Bupati, Kapolres dan Kajari.

Sumber: GMB
Editor: sue