Fenomena Tambang Ilegal di Laut Sijuk, DPD KNPI Belitung Sebut Kinerja Pemimpin Daerah dan Pihak Berwajib Dipertaruhkan

oleh -
Fenomena Tambang Ilegal di Laut Sijuk, DPD KNPI Belitung Sebut Kinerja Pemimpin Daerah dan Pihak Berwajib Dipertaruhkan

BELITUNG, JABEJABE.co – Ketua DPD KNPI Belitung M Hafrian Fajar S.M angkat bicara melihat fenomena yang terjadi di Perairan Laut Munsang di Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung di mana sudah tidak sesuai dengan apa yang menjadi konsensus bersama, serta apa yang direncanakan pemerintah dalam jangka panjang.

Pasalnya, menurut pria yang akrab disapa Jarwo ini, bupati selalu mengkampanyekan di setiap kesempatan, bahwa Belitung zero tambang laut serta tidak ada IUP (Izin Usaha Pertambangan) timah di laut Kabupaten Belitung.

“Tetapi nyatanya TI (Tambang Inkonvensional) ilegal beroperasi di tengah laut Munsang, berarti tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Bupati H Sahani Saleh S.sos. IUP tidak ada tapi pengrusakan bakau, terumbu karang, ekosistem perairan laut jelas di depan mata,” kata Jarwo sebagaimana rilis yang diterima media ini, Selasa (2/11/2021).

Lebih lanjut Jarwo mengungkapkan bahwa dirinya teringat perjuangan masyarakat Belitung dan Belitung Timur dalam berjuang mengusir Kapal Isap Produksi (KIP) di Laut Pering Kecamatan Kelapa Kampit, Belitung Timur pada bulan November 2017.

“Kala itu berhasil mempertegas bahwa Pulau Belitong harus dijaga kemaritimannya karna menyangkut hajat orang banyak dalam sektor perikanan kelautan, serta pariwisata dalam jangka panjang. Perjuangan ini pun sudah tidak diindahkan lagi jika kita lihat apa yang terjadi hari ini di Kecamatan Sijuk,” ujar Jarwo.

Di Kecamatan Sijuk, lanjut Jarwo, kita sepakat bahwa kawasan pesisir strategis bagi daerah bahkan Indonesia karena keindahan alamnya yang luar biasa, di tetapkan sebagai KSPN, KEK pariwisata, serta kampung nelayan. Itu sebagai penegasan bahwa pariwisata dan perikanan menjadi fokus utama, akibat dari alam yang indah dan status status tersebutlah berdatangan investor-investor membangun kecamatan sijuk dengan fasilitas penunjang pariwisata.

Jarwo pun menilai semua ini bertolak belakang dengan apa yang terjadi hari ini, yakni pengrusakan bakau, terumbu karang dan bentuk kontra kelestarian lingkungan lainnya.

“Apakah yang kita bangun dan kita desain selama ini akan menjadi sia-sia? Jika dibiarkan akan terjadi peluasan penambangan secara besar-besaran dan sulit di atur dan di tata ulang. Saat ini belum meluas, kami berharap ada penegasan untuk menegakan aturan, secara aturan betul itu urusan provinsi, tetapi secara moral wajib Pemda melakukan pencegahan karena Kabupaten Belitung yang punya wilayah dan bersinggungan dengan kepentingan daerah,” tegasnya.

Jarwo juga mengingatkan fenomena penyerangan secara brutal kepada Wakil Gubernur Drs. H. Abdul Fatah, M.Si pada November 2019 yang tidak lain tidak bukan merupakan masalah pertambangan.

Menurutnya, jika dibiarkan akan menjadi bom waktu bagi masyarakat, karena akan terjadi pro dan kontra di dalam tubuh masyarakat sesuai kepentingan mereka.

Bahkan, Jarwo pun mendapat informasi bahwa pihak nelayan sudah pernah membakar tempat aktifitas penambangan laut tersebut. Ini menandakan bahwa percikan api konflik sudah mulai terjadi. Sebelum terjadi lebih besar, haruslah dicegah dan dicarikan solusi berdasarkan penegakan aturan.

“Kami rasa pemerintah dan pihak berwajib mampu menyelesaikan hal ini sesuai dengan penegakan aturan pada undang-undang. Jika pemerintah dan pihak berwajib tidak mampu menyelesaikan persoalan ini, perlu dipertanyakan kinerja pemimpin di pemerintahan dan pihak berwajib saat ini,” tandasnya.***
.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *