Fenomena Kesadaran Hukum dalam Masyarakat

oleh -
Fenomena Kesadaran Hukum dalam Masyarakat

Oleh: Cahya Wiguna, S.H., CLA*

JABEJABE.co – Alam Belitung yang indah merupakan bentuk anugerah dari kebesaran Tuhan Yang Maha Esa melalui ciptaannya. Awalnya, keindahan ini hanya menjadi puzzle dalam memoar yang menceritakan kilas balik pendidikan pada masa tahun 80 an (Era kejayaan PT. Timah) yaitu Tetralogi novel “Laskar Pelangi”, yang ditulis seorang putra asli Belitong Andrea Hirata, lalu secara visual terlihat jelas saat Laskar Pelangi diangkat ke layar lebar.

Film tersebut tak luput dari gambaran keindahan alam Pulau Belitong, yang mana salah satu Ikonik Pantai Belitong bagian barat adalah formasi bebatuan granit raksasa yang khas. Sejak itu pula, Belitong menjadi daya tarik wisatawan domestik yang penasaran ingin menelusuri jejak-jejak Laskar Pelangi serta keindahan Belitong. Berangsur, menyadari bahwa Belitong memiliki potensi dan mendunia, Pariwisata Belitong mulai dipromosikan ke luar negeri dan gayung pun bersambut. Takjub dengan keaslian alam dan keindahannya, ternyata menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan manca negara.

Akan tetapi di balik keindahan alam masih ditemukan beberapa hal yang menjadi faktor masyarakat untuk terus dapat menjaga dan melestarikan keindahan alam Pulau Belitong. Kerusakan-kerusakan secara umum terjadi karena akibat dari peristiwa alam dan ulah Manusia.

Beberapa contoh kerusakan akibat dari peristiwa alam diantaranya banjir, abrasi, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, dan tsunami. Bencana-bencana tersebut menjadi penyebab rusaknya lingkungan hidup akibat peristiwa alam. Meskipun jika ditelaah lebih lanjut, bencana seperti banjir, abrasi, kebakaran hutan, dan tanah longsor bisa saja terjadi karena adanya campur tangan manusia juga.

Adapun contoh yang terjadi dari sebab kerusakan lingkungan yang kedua adalah akibat ulah manusia. Kerusakan yang disebabkan oleh manusia ini justru lebih besar dibanding kerusakan akibat bencana alam. Ini mengingat kerusakan yang dilakukan bisa terjadi secara terus-menerus dan cenderung meningkat. Kerusakan ini umumnya disebabkan oleh aktifitas manusia yang tidak ramah lingkungan seperti perusakan hutan dan alih fungsi hutan, aktifitas pertambangan, pencemaran udara, air, tanah dan lain sebagainya.

Terkait dengan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh ulah manusia, secara yuridis undang-undang lingkungan hidup telah merumuskan terkait aturan tersebut untuk ditaati sebagaiamana ketentuan tersebut mengaturnya.

Salah satu contoh pasal larangan dan sanksi bagi perusak lingkungan hidup adalah “Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).”

Kemudian berdasarkan fenomena perusakan lingkungan yang diakibatkan oleh manusia, dan sudah ada sanksi hukum yang mengaturnya. Maka muncul pertanyaan, sebenarnya apa yang terjadi dalam cara berhukum masyarakat kita saat ini? Bagaimana keberlakuan hukumnya?

Lantas untuk menjawab hal tersebut, apakah masyarakat kita tidak mengetahui adanya aturan yang mengatur terkait dengan perusak lingkungan. Atau masyarakat yang apatis dan mengabaikan peraturan yang ada.

Penerapan Hukum dalam Sebuah Sistem

Berbicara mengenai penerapan hukum, maka teori sistem hukum (Legal System) yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman salah satu ahli hukum Amerika sepertinya bisa digunakan sebagai alat bantu mengenai fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Teori sistem hukum menyatakan bahwa ada tiga faktor yang berperan dalam penerapan hukum di tengah masyarakat.

Pertama adalah Subtansi Hukum yang merupakan seperangkat asas, norma, dan peraturan-peraturan yang ada dan diakui, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dilihat dari subtansi hukumnya, maka sebenarnya tidak ada yang kurang dengan pengaturan mengenai lingkungan hidup, yang memuat aturan ini dengan berbagai sanksinya sudah secara komplit mengatur tentang tata cara menjaga dan melestarikan lingkunan hidup.

Kedua adalah Struktur Hukum yang terwujudkan dalam segenap aparatur penegak hukum, dalam hal ini peran dan ketegasan Polisi dan penegak hukum lainya sangatlah dominan. Aparatur penegak hukum berfungsi untuk memastikan bahwa semua peraturan hukum dalam subtansi hukum haruslah terlaksana dengan baik.

Dan, ketiga adalah Kultur Hukum yang mencerminkan kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan bertindak masyarakat. Kultur hukum sangat dipengaruhi oleh cara pandang masyarakat terhadap hukum. Kultur hukum masyarakat ini jugalah yang bisa dijadikan salah satu tolak ukur kesadaran hukum masyarakat.

Berdasarkan tiga faktor tersebut kirannya dapat dilihat bahwa faktor struktur hukum dan kultur hukum lebih berperan terhadap terjadinya beberapa pelanggaran hukum yang ada. Karena sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, secara subtantif hukum yang berisikan peraturan-peraturan mengenai banyak hal sudah diatur dalam sebuah undang-undang, sekarang hanyalah tinggal penerapan dan pelaksanaanya saja.

Faktanya, prilaku-prilaku menyimpang dalam berlalu lintas tersebut merupakan cerminan kultur hukum masyarakat, yang juga merupakan gambaran penerimaan masyarakat terhadap keberlakukan hukum. Akan tetapi sebenarnya hukum memiliki kekuatan memaksa, sehingga ketika masyarakat tidak mau tunduk terhadap peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh negara, maka penerapanya bisa dipaksakan oleh Struktur Hukumnya, dalam hal ini adalah Polisi dan aparatur penegak hukum lainya.

Hal ini berbeda dengan masyarakat yang sudah tinggi tingkat kesadaran hukumnya, tanpa ketegasan dari aparat penegak hukumpun hukum dapat ditaati dan dijalankan.

Roscoe Pound, pakar hukum yang pernah menjabat sebagai dekan di Havard Law School berpendapat bahwa hukum merupakan alat atau sarana merekayasa masyarakat (Law as tool a social engineering). Sehingga dalam hal hukum tertulisnya sudah menyatakan dan mengatur secara jelas, sebenarnya aparatur penegak hukum bisa merakayasa (mengarahkan) agar masyarakat berperilaku sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan-peraturan yang ada.

Berdasarkan hal tersebut, penulis dalam pandangan nya dapat menjabarkan kesimpulan sebagai berikut, Indonesia sebagai negara besar, sudah harus mulai banyak berbenah, tidak hanya infastruktur fisiknya saja, tapi juga kesiapan mental masyarakatnya. Dalam konteks penegakan hukum pembenahan bisa dilakukan dengan penindakan yang tegas oleh para aparatur penegak hukum. Tindakan tegas diharapkan mampu memberikan efek jera dan pada akhirnya bisa tercipta budaya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan.

Selain itu, kultur hukum yang menekankan pada pentingnya ketaatan pada peraturan hukum bisa digalakan sejak dini melalui pendidikan yang baik kepada masyarakat. Pada akhirnya nanti bisa terwujud masyarakat yang tidak hanya takut pada hukum, tapi lebih dari itu sebuah masyarakat yang sadar akan hukum.

Salah satu cara untuk jalan bagi terlaksanannya pendidikan hukum bagi masyarakat adalah dengan berhimpun dan mengabdikan diri pada lembaga-lembaga bantuan hukum masyarakat yang memang sejak semula pendirianya ditujukan untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat, bukan untuk kepentingan profit semata.

Harapannya dengan berhimpun dan mengabdikan diri dalam lembaga bantuan hukum masyarakat, para pengabdi hukum bisa memberikan edukasi dan pendampingan bagi masyarakat yang memang pada umumnya masih awam terhadap hukum.

*Advokat/Mahasiswa Magister Hukum Universitas Al- Azhar Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *