Efektivitas Regulasi Omnibus Law Pada Sistem Hukum Indonesia

by -
Efektivitas Regulasi Omnibus Law Pada Sistem Hukum Indonesia - A1

Oleh: Hafiza Gafikru*

OMNIBUS LAW adalah sebuah konsep yang menggabungkan secara resmi (amandemen) beberapa peraturan perundang-undangan menjadi satu bentuk undang-undang baru. Ini dilakukan untuk mengatasi tumpang tindih regulasi dan memangkas masalah dalam birokrasi, yang dinilai menghambat pelaksanaan dari kebijakan yang diperlukan.

Konsep omnibus law atau juga dikenal dengan omnibus bill ini umumnya digunakan di negara yang menganut sistem common law, seperti Amerika Serikat dalam membuat regulasi.

Jadi dapat ditarik disimpulkan bahwa UU Omnibus Law Cipta Kerja adalah UU baru yang menggabungkan regulasi dan memangkas beberapa pasal dari undang-undang sebelumnya, termasuk pasal tentang ketenagakerjaan menjadi peraturan perundang-undangan yang lebih sederhana. Dengan adanya UU Omnibus Law Cipta Kerja ini, maka UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak berlaku lagi.

Sejak disahkannya Rancangan Undang – Undang Cipta Kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam sidang paripurna yang dilaksanakan pada hari Senin, (5/10/2020). Keputusan inilah memicu gelombang demokrasi hingga dua hari kemudian. Serikat pekerja, mahasiswa, dan aktivis dari berbagai elemen masyarakat sipil turut melakukan demonstrasi di berbagai wilayah kota.

Terdapat 9 fraksi yang ada, dua fraksi memilih tidak setuju yaitu PKS dan Demokrat. Sementara 7 fraksi yakni PDIP, Golkar, PKB, NasDem, Gerindra, PPP, dan PAN mendukung keinginan pemerintah menerbitkan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta kerja.

Pro kontra terkait pengesahan RUU ini masih terus tumbuh. Beragam penolakan, mulai dari media sosial hingga aksi demonstrasi di sebagian wilayah dilakukan. Sejumlah pihak menyoroti beberapa poin – poin yang bertentangan, serta sikap pemerintah yang dinilai tidak transparan dan tergesa – gesa dalam mengesahkan undang – undang tersebut. Padahal, saat ini Indonesia sedang dilanda pandemi yang membutuhkan penuh kebijakan dari pemerintah. Dalam hal ini masyarakat menilai DPR dan pemerintah memanfaatkan pandemi Covid-19 untuk mempercepat pengesahaan RUU Omnibus Law Ciptaker.

Banyak pasal yang dipersoalkan oleh serikat buruh akan adanya RUU ini yang dinilai mengancam hak asasi manusia (HAM). Salah satunya pesangon pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dikurangi menjadi 25 kali upah dari sebelumnya 32 kali upah.