DPRD Versus KONI Belitung Debat Panas! Jalan Keluar Masih Buntu?

by -
DPRD Versus KONI Belitung Debat Panas! Jalan Keluar Masih Buntu (2)
Suasana pertemuan antara Anggota DPRD Belitung dengan Pengurus KONI di ruang Bamus Kantor DPRD Belitung Senin (7/9/2020).

TANJUNGPANDAN, JABEJABE.co – Rapat pertemuan antara pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Belitung dengan Anggota DPRD Kabupaten Belitung berlangsung panas, Senin (7/9/2020).

Pertemuan tersebut terjadi setelah para insan olahraga melakukan aksi damai di depan Gedung DPRD Kabupaten Belitung, yang kemudian beberapa perwakilan Koni dipersilahkan masuk untuk audiensi dengan para wakil rakyat tersebut. Pertemuan audiensi tersebut digelar di Ruang Bamus DPRD Kabupaten Belitung dan Ketua DPRD Kabupaten Belitung, Ansori bertindak sebagai pimpinan.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua KONI Kabupaten Belitung, Amin Nurachman mempertanyakan kenapa hanya anggaran KONI saja yang dicoret sementara yang lain tidak. Selain itu, ia juga mengungkapkan terkait tidak adanya gaji bagi pengurus KONI.

“Kami ini sukarela menjadi pengurus, tidak digaji. Jadi jangan patahkan niat kami untuk olahraga ini, tolong,” katanya dalam rapat tersebut.

Lebih lanjut ia mengatakan seharusnya pertemuan ini dilaksanakan sebelum ketok palu APBD perubahan 2020 beberapa waktu lalu.

“Kenapa kami tidak dipanggil dulunya. Kalau sekarang sudah terlambat, sudah lewat. Harusnya kemarin sebelum diketok, kalau saat ini apa yang bisa bapak janjikan kepada kami,” tanya Amin.

Menanggapi hal tersrbut, Ketua DPRD Kabupaten Belitung, Ansori mengatakan bahwa pihaknya bukan mencoret ataupun menghapus anggaran KONI. Namun hanya tidak menambah saja pada APBD perubahan.

“Saya garis bawahi, bukan kita mencoret tidak ada kita menolkan. Kalau tidak ditambah memang iya. Karena itu anggaran ABT, induknya kemarin sudah kita kasih Rp.1miliar,” jelasnya.

Ia juga menyebutkan tidak ditambahnya anggaran KONI pada APBD perubahan lantaran pihaknya tidak menerima laporan pertanggung jawaban atas anggaran hibah dari Pemkab Belitung itu selama ini. Tentunya, lanjut Ansori, hal tersebut sudah dibahas dalam Banggar.

“Di ABT ini kenapa tidak kita tambakan, KONI merupakan perpanjangan dari Dispora yang dinaungi oleh Komisi III, dan diminta dari Komisi III jelas laporan pertanggungjawaban, kemudian dirapatkan di Banggar. Dan di Banggarlah kawan-kawan tidak menyepakati anggaran tambahan itu,” sebutnya..

“Dan kenapa KONI tidak di panggil, itu karena KONI bukan bagian dari OPD,” tambahnya.

Rapat tersebut mulai memanas ketika Ketua DPRD Kabupaten Belitung memaparkan aturan yang menjadi dasar DPRD terhadap dana hibah ini. Dan usai itu juga terjadi banyak perdebatan antara Ketua DPRD dan Ketua KONI Kabupaten Belitung.

Ketua KONI Kabupaten Belitung menyebutkan bawasannya pihaknya selalu diperiksa tiap tahun oleh BPK sehingga selalu ada laporan pertanggungjawaban.

“KONI ini setiap tahun diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Tidak ada lagi lembaga yang lebih kredibel dari pada itu. Dan yang memeriksa ini, satu gelas aqua saja kita kasih dia tidak mau minum, bahkan istilahnya satu kancing baju saja dia hitung, tolong jangan berasumsi,” tegasnya.

Setelah panjang lebar berdebat dengan argument-nya masing-masing dan dinilai tidak ada solusi atas tidak ditambahnya anggaran KONI pada APBD Perubahan tersebut, untuk itu beberapa perwakilan aksi unjuk rasa tersebut memutuskan keluar ruangan.

Reporter: Faizal
Editor: sue