Debt Collector Tarik Kendaraan Karena Nunggak Bayar? Pastikan Dulu Aspek Hukumnya

by -
Debt Collector Tarik kendaraan Karena Bayar Nunggak, Pastikan Dulu Aspek Hukumnya

Oleh : Yudha Kurniawan*

PANDEMI COVID-19 Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda usai selama kurang lebih setahun ini. Hal ini tentu saja berdampak pada banyak aspek kehidupan masyarakat, khususnya aspek ekonomi.

Di sisi lain, masyarakat yang memilki tanggungan biaya tambahan, dalam hal ini kredit barang seperti kendaraan bermotor, dalam banyak kasus mengalami kemandekkan pembayaran.

Tak pelak, tagihan akan kendaraan bermotor tersebut pasti akan menunggak.

Lantas, pihak leasing sebagai lembaga pembiayaan atas objek yang dikredit itupun kemudian meminta kepada pihak ketiga, dalam hal ini adalah Debt Collector (DC) untuk melakukan penagihan tunggakan kendaraan yang dikredit.

Dalam beberapa kasus, tak jarang DC melakukan eksekusi/ penarikan terhadap kendaraan. Lalu, bagaimana kacamata hukum dalam memandang hal ini?

Syarat-syarat Dasar

Hal pertama harus dipastikan apakah ada klausula (Ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian) wanprestasi yang mengikat di antara kesepakatan orang yang membeli atau debitur dengan pihak penyedia layanan pembiayaan. Harus dipastikan dulu prosedur pembayaranya, hal ini sebagai bentuk antisipasoi terjadinya kemandekkan alias susah bayar. Selain itu guna melihat langkah terbaik apa yang bisa diambil dalam menjaga hak dan kewajiban di antara para pihak.

Yang kedua adalah terkait dengan syarat subjektif dan objektif dari tindakan eksekutorial yang dilakukan oleh pihak DC. Menurut hemat penulis, bisa disimpulkan bahwa debitur berhak terlebih dahulu memastikan syarat subjektif dan objektifnya.

Syarat subjektifnya terdiri dari identitas dan kartu sertifikat profesi DC, sedangkan syarat objektifnya adalah surat kuasa atau surat tugas. Dan terakhir, harus melampirkan sertifikat jaminan fidusia.

Penjabaran syarat subjektifnya yakni identitas secara lengkap, yang berhak diketahui oleh debitur. Karena identitas itu penting untuk memastikan bahwa si DC merupakan bagian kerjasama dari leasing yang terkait.

Hal kedua adalah menanyakan kartu sertifikat profesi. Ini untuk memastikan bahwa yang ingin menarik kendaraan tersebut adalah benar bahwa DC yang telah mendapat verifikasi. Sedangkan untuk syarat objektifnya adalah menanyakan surat tugas atau surat kuasa, sebagai legalitas atas nama pihak leasing yang menarik kendaraan tersebut.

Dan yang terakhir, harus disertai dengan sertifikat jaminan fidusia yang merupakan dasar sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa sertifikat jaminan fidusia dinyatakan mempunyai kekuatan eksekutorial atau penarikan objek yang difidusiakan

Pasca Putusan MKRI No 18 tahun 2019

Dalam putusan MK no 18 tahun 2019 yang menyatakan bahwa penafsiran terhadap Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan sepanjang di dalam kesepakatan awal tidak ada klausula wanprestasi, kemudian penarikan tersebut tidak dilandasi dengan rasa sukarela dari debitur, maka dengan sendirinya DC telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Dikarenakan putusan atas penarikan objek jaminan fidusia tersebut menurut putusan MK harus diajukan permohonan terlebih dahulu kepada pengadilan yang berhak untuk memutuskan apabila objek jaminan itu berhak untuk dieksekusi oleh pihak leasing bukan oleh DC-nya.

Aspek Hukum Pidana

Apabila ditarik ke ranah hukum pidana dengan aduan laporan pencurian, perampasan maupun dengan penipuan sesuai dengan kejadian yang relevan di lapangan, bahwa apabila DC mendatangi rumah debitur untuk menarik kendaraan tanpa didasari pemenuhan syarat objektif dan subjektifnya beserta putusan pengadilan, maka bisa dilaporkan sebagai tindak pidana pencurian sebagaimana yang dijelaskan oleh pasal 362 KUHP.

Di lain sisi, jika penarikan kendaraan tersebut dilakukan di jalan, maka dapat dilaporkan dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian yang tindakan ensensialnya disertai ancaman kekerasan maupun kekerasan yang dikenal sebagai perampasan,

Kemudian apabila dilakukan dengan bujuk rayu dan tipu daya, dengan maksud menipu oleh debitur tanpa di dasari rasa sukarela, maka dapat dilaporkan dengan pasal 378 KUH.

Simpulan

Sepanjang dilakukan sesuai cara-cara dan aturan hukum yang ada, maka tidak masalah tindakan penagihan utang oleh DC kepada debitur.

Untuk diingat, adalah penting mengajukan restrukturisasi pembayaran oleh debitur kepada lembaga pembiayaan, sehingga tidak terus dihantui tagihan maupun penarikan oleh pihak DC.

Pastikan dulu kesepakatan awal dari perikatan antara pihak debitur dan leasing, kemudian pastikan pula terpenuhinya syarat subjektif dan objektif pada diri DC.

Adapun yang terakhir, apabila ada rasa ketidaksukarelaan untuk memberikan kendaraan tersebut ke pada DC, maka debitur berhak menanyakan putusan pengadilan yang sebelumnya dilayangkan oleh pihak leasing dalam penentuan hak menarik kendaraan yang kreditnya menunggak.

*) Mahasiswa FH UBB/ Anggota DPC Permahi Babel/ Kadiv Perdata LBH KUBI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *