Bupati Belitung Rapat Koordinasi Pelaksanaan Omnibus Law dengan Menteri, Simak Penjelasan Mhfud MD

by -
Bupati Belitung Rapat Koordinasi Pelaksanaan Omnibus Law dengan Menteri, Simak Penjelasan Mhfud MD (1)

TANJUNGPANDAN, JABEJABE.co – Bupati Belitung, H.Sahani Saleh, S.Sos beserta segenap Unsur Forkopimda Kabupaten Belitung mengikuti Rapat Koordinasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Pelaksanaan Regulasi Omnibus Law yang dilaksanakan melalui Video Conference, Rabu (14/10/2020) bertempat di Ruang Rapat Bupati Belitung.

Rapat Koordinasi yang dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD, dan turut dihadiri oleh Menko Bidang Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja, MenteriLHK, MenteriATR/Kepala BPN, MenteriKoperasidanUKM, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN dan Kepala BPKM.

Dalam pengantarnya, Mahfud MD menjelaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja mengatur soal jaminan kehilangan pekerjaan yang dijamin oleh pemerintah, salah satunya dalam pemberian pesangon.

“Dulu dari 32 kali, yang melaksanakan hanya 7 persen, itu pun tidak penuh 32 kali yang memberi pesangon. Sekarang diberi kepastian tidak boleh orang di-PHK sebelum ada kepastian. Dan sekarang ada yang namanya JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) yang dijamin oleh pemerintah yang sebelumnya tidak ada,”ucapnya.

Mahfud MD juga menyebutkan sejumlah poin penting terkait situasi Omnibus Law. Poin pertama, dijelaskan bahwa Omnibus Law yang dibentuk untuk mensejahterakan masyarakat melalui pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya, perlindungan buruh, penyederhanaan birokrasi, korupsi di dalam tindak pidana korupsi dan pungli hingga tindak pidana korupsi lainnya.

Selanjutnya pada poin kedua, dijelaskan bahwa pemerintah menghormati yang berpendapat serta menyampaikan aspirasi yang berhubungan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, sepanjang pendapat tersebut disuarakan dengan cara yang baik, menghormati hak warga lain dan menjaga ketertiban umum.

Dan dipoint ketiga, pemerintah juga menyayangkan aksi anarkis terhadap tempat, bangunan hingga perusakan fasilitas umum yang dilakukan para pendemo terkait aksi penolakan terhadap RUU tersebut.