Buat PAS Besar Kapal Rumit, Nelayan Baro Minta Kejelasan di DPRD Belitung

oleh -
Buat PAS Besar Kapal Rumit, Nelayan Baro Minta Kejelasan di DPRD Belitung
Kolase, Kiri: Suasana RDP terkait proses pembuatan PAS Besar di Ruang Rapat DPRD Belitung yang dihadiri perwakilan Nelayan Baro, KSOP Tanjungpandan serta dinas terkait, Senin (14//2022). KOlase, Kanan: Foto bersama perwakilan Nelayan Baro.

Penulis: ist | Editor: sue

BELITUNG, JABEJABE.co – Sulit dan rumitnya mengurus PAS besar bagi nelayan pemilik kapal di Pelabuhan Baro Tanjungpandan membuat mereka meminta kepastian aturan pembuatan PAS Besar di Kantor KSOP Kelas IV Tanjungpandan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Belitung, Senin (14/2/2022).

Sebagaimana diketahui, PAS merupakan dokumen kepemilikan kapal serta surat tanda kebangsaan kapal yang sah. Dengan demikian bagi nelayan pemilik kapal, memiliki PAS Besar ataupun PAS Kecil (Kapal bertonase kotor kurang dari 7 Gross Tonnage [GT]), akan membuat mereka tenang saat melaut.

Karenanya, perwakilan Kelompok Forum Nelayan Baro melayangkan sejumlah pertanyaan kepada KSOP Tanjungpandan sebagai agenda RDP yang digelar di Ruang Rapat Kantor DPRD Belitung tersebut.

Pertanyaan-pertanyaan itu di antaranya terkait biaya pembuatan PAS Besar, biaya ngendos atau perpanjangan ngendos per tahun, serta rumus pengukuran kapal untuk menentukan gros ton kapal nelayan.

Menjawab pertanyaan tersebut, Kepala Kantor KSOP Kelas IV Tanjungpandan, Anggiat Douglas Silitonga menjelaskan, dalam mendapatkan PAS Besar harus dilakukan pengukuran yang sudah dilakukan oleh ahli ukur yang ada di KSOP Tanjungpandan.

Setelah dilakukan pengukuran, harus disahkan oleh salah satu dari 51 Pelabuhan di Indonesia dan pelabuhan terdekat yang terdapat di Palembang.

“Di kita (Prov. Kep. Babel) pelabuhannya itu gak ada, jadi kita harus pergi ke pelabuhan-pelabuhan di luar Babel, di situlah berprosesnya,” ujar Anggiat.

Nanti, lanjutnya, setelah hasil pengukuran yang disahkan oleh 51 pelabuhan keluar, maka daftar data atau dokumen tersebut kembali lagi ke KSOP.

“Nanti balik lagi ke kita. Itu pun masih berupa daftar ukuran kapal, belum jadi PAS-nya. Sedangkan untuk mendapatkan PAS Besar harus ada daftar ukur. Setelah daftar ukurnya sudah selesai disahkan, barulah keluar surat ukur tetap,” jelasnya.

Menurut Anggiat, surat ukur tetap tersebut harus ditingkatkan lagi ke akta pendaftaran kapal atau grosse akta. Dan lagi-lagi harus didaftarkan ke 51 pelabuhan.

“Memang sedikit rumit mendapatkannya, karena memang KSOP Tanjungpandan tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan PAS Besar,” kata Anggiat.

Baca Juga:  Jangan Abaikan Pendidikan Karakter Siswa Selama Pandemi Virus Corona

“Tapi tadi sudah disampaikan juga oleh pimpinan rapat, bahkan kita juga sudah mempunyai suratnya dan rencana pada Kamis (17/02/2022) akan ada pertemuan antara 51 pelabuhan ini di Palembang,” imbuhnya.

Lebih lanjut dikatakan Anggiat, pihaknya akan membicarakan hal ini dengan KSOP yang ada di Palembang, agar pengajuan PAS Besar dari Belitung bisa ditindaklanjuti.

Diakui Anggiat, selama delapan bulan menjabat kepala KSOP Tanjungpandan, jumlah kapal yang berukuran di atas 7 GT terbilang masih sedikit di Belitung. “Yang verifikasi sudah banyak, tapi banyak juga yang tidak melanjutkan,” ungkapnya.

Kendalanya menurut Anggiat ada di pemilik kapal. Pihaknya sudah turun lapangan dan mengukur kapal. Namun rupanya kapal itu harus masuk ke rezim atau aturan PAS Besar. “Tapi setelah kita ceritakan seperti itu mereka gak mau lanjut,” beber Anggiat.

Di tempat yang sama, Ketua Nelayan Baro, Erwin mengatakan sejauh ini Nelayan Baro merasa sangat kesulitan mendapatkan PAS Besar atau kapal berukuran di atas 7 GT.

Dan sejauh ini, kata Erwin, jumlah nelayan di Baro yang mempunyai kapal berukuran di atas 7 GT kurang lebih ada 16 orang atau 16 kapal, yang mana sebagaian besarnya belum memiliki PAS Besar. Kondisi ini tak lain disebabkan rumitnya membuat PAS Besar.

“Baru ada surat sementara, karena belum keluar surat yang aslinya. Kenapa kita datang ke sini (Kantor DPRD)? untuk bagaimana mendapatkan surat yang asli. Mereka (Nelayan) ini sudah nunggu-nunggu selama empat bulan, namun belum juga keluar,” kata Erwin seusai RDP.

Kemudian jika nelayan masih harus menunggu pengajuan PAS Besar keluar, nelayan tidak bisa melaut, karena PAS Besar ini berfungsi sebagai dokumen kepemilikan kapal serta surat tanda kebangsaan kapal yang sah.

“Wajib harus ada PAS Besar, tapi ngurusnya agak susah, biarlah kamek (Kita) pasang badan dan tetap melaut demi keluarga. Karena kalau kita nunggu-nunggu itu, kita nggak bisa ke laut, jadi mau tidak mau kita tanggung resiko demi keluarga,” ujar Erwin.

Maka dari itu, digelarnya RDP bersama DPRD, KSOP Tanjungpandan, dan dinas terkait diharapkan mampu mendorong agar bisa membuatkan surat sementara sembari menunggu PAS Besar keluar, sehingga nelayan bisa dengan tenang saat melaut.*

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news dari jabejabe.co. Yuk gabung di Grup Telegram Jabejabe.co News Update, caranya klik link Jabejabe.co News Update kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.