Berani Politik Uang? Pemberi dan Penerima Diancam Hingga 72 Bulan Penjara Plus Denda Maksimal 1 Miliar Rupiah

by -
Berani Politik Uang, Pemberi dan Penerima Diancam Hingga 72 Bulan Penjara Plus Denda Maksimal 1 Miliar Rupiah (3)
Sumber Info Grafis: Bawaslu Beltim.

BELITUNG TIMUR, JABEJABE.co – Dalam masa tahapan kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020 di Belitung Timur (Beltim), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Beltim gencar mensosialisasikan tentang larangan politik uang dalam bentuk info grafis kepada masyarakat.

Larangan ini tidak main-main, karena sebagaimana yang tertuang pada Pasal 187A ayat (1), Undang-Undang tentang Pilkada diatur, setiap orang yang sengaja memberi uang atau materi sebagai imbalan untuk memengaruhi pemilih, maka orang tersebut dipidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan.

Tidak hanya dipidana penjara, dalam undang-undang ini juga disebutkan bahwa tersangka yang melakukan politik uang juga dikenakan denda paling sedikit Rp 200 juta hingga maksimal Rp 1 miliar.

Selain kepada pelaku politk uang, pada Pasal 187A ayat (2), diatur ketentuan pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sebelas Larangan dalam Berkampanye

Tidak hanya berurusan dengan Politik Uang, ada pula beberapa hal yang tidak boleh dilakukan pasangan calon saat melakukan kegiatan kampanye.

Untuk dipahami dengan baik, ada 11 (Sebelas) poin yang menerangkan tentang larangan dalam kampanye dan tertuang pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sebagai berikut:

A. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
B. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;
C. Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
D. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
E. Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
F. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
G. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
H. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
I. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
J. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
K. Melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Sumber: Bawaslu Beltim
Editor: Sue