Beli Politik dengan Beras?

by -
Beli Politik dengan Beras (1)

Oleh: Subrata Kampit

PANGAN (Baca: Beras) menjadi salah satu instrumen politik, bukanlah hal baru. Sebagai hajat hidup orang banyak serta kebutuhan permanen sepanjang hayat, pangan menduduki posisi terpenting kebutuhan manusia. Tak penting untuk disadari, namun diterima atau tidak, pangan kemudian lahir menjadi instrumen politik untuk mewujudkan ambisi politik.

Di banyak negara berkembang termasuk Indonesia, sebagian besar (60%) pendapatan warga terserap habis untuk mencukupi kebutuhan pangan. Tak pelak, masalah pangan bisa menjadi ancaman stabilitas politik yang bersifat laten dan setiap saat bisa meledak.

Jelang Pilkada Serentak 2020, instrumen purba itu kembali dipercayai bisa menyediakan tiket untuk meraih posisi penting melalui perolehan suara.

Pilkada 2020 menjadi Pilkada “New Normal” dengan prosedur protokol kesehatan, dan segenap aturan yang diterapkan. Dampak Pandemi Covid-19 ini, masyarakat pun dihadapakan dengan kondisi sulit. Maka, deraan ekonomi yang dialami saat ini berpotensi memunculkan Politik Gaya Baru, “Politik New Normal”.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong ekonomi di masyarakat melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan program-program padat karya. Namun muara dari kesemua keputusan pemerintah tetaplah berakar dari politik.

Peran Pengambil Kebijakan dan tokoh politik dalam masa Pandemi menjadi perhatian masyarakat. Situasi Politik 2020 yang dihadapkan dengan Pilkada 2020 di Masa Pandemi Covid-19 di beberapa daerah menjadi perhatian khusus. Oleh karena itu, strategi politik di masa pandemi akan menjadi kemasan menarik.

Calon Kepala Daerah yang memiliki modal besar akan mudah mendapat simpati di mata masyarakat. Pemilik modal dengan leluasa mencuri perhatian dengan kemasan Politik New Normal, seperti bantuan beras.

Kondisi-kondisi ini harus diwaspadai penyelenggara pemilu. Demokrasi akan semangkin tercederai dengan praktek-praktek money politic berkedok New Normal.

Di samping pandemi, topeng demokrasi yang berubah-ubah turut memberikan sumbangsih besar kecilnya keterlibatan masyarakat dalam berpolitik. Gaya politik pragmatis yang diumbar membuat masyarakat belajar, setidaknya untuk melakukan hal serupa.

Di daerah lain ada akronim BERJUANG, yakni Beras, Baju, dan Uang. Gara-gara Berjuang, partisipasi masyarakat semakin dipengaruhi oleh konsep-konsep politik pra bayar ini. Apalagi keterlibatan masyarakat dalam pemilihan kepala daerah masih merupakan hak, bukan suatu kewajiban.

*) Pembelajar Menulis