Tidak Ada Unsur Pelanggaran, Pakar: Amel Seharusnya Diputus Bebas oleh Majelis Hakim

oleh -
Tidak Ada Unsur Pelanggaran, Pakar, Amel Seharusnya Diputus Bebas oleh Majelis Hakim (2)

“Dia tidak melakukan itu,” bebernya.

Dalam dakwaan, Amel disebut memfitnah sebab dianggap telah memfitnah Bawaslu atau penyelenggara pemilu tidak bersih.

“Jadi dari subjek yang dituju kalau kemudian Bawaslu atau KPU misalnya diangap difitnah, pertanyaannya adalah lembaga itu (Bawaslu dan KPU) apakah partai politik, bukan, lembaga itu bukan kelompok masyarakat, lembaga itu bukan perseorangan, jadi tidak masuk kategori itu,” jelasnya.

Bawaslu dan KPU adalah penyelenggara negara untuk melaksanakan pemilu. Bawaslu dan KPU itu alat negara sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai kelompok masyarakat,

“Kelompok masyarakat itu saya bilang adalah kelompk arisan, ormas atau kelompok pemuda itu adalah kelompok masyarakat. Jadi Bawaslu itu bukan kelompok masyarakat tapi alat negara,” sambungnya.

Sehingga Suparji menegaskan dari segi perbuatan yang dilakukan Amel, tidak memenuhi unsur memfitnah dan dari sisi subjeknya atau sasaranya itu tidak masuk kategori memfitnah penyelenggara pemilu.

“Amelia itu tidak bisa dipersalahkan, tidak bisa diminta pertanggungjawaban, apalagi didukung pasal 69 huruf (c) karena perbuatanya tidak memnuhi unsur yang ada dipasal tersebut,” tuntasnya. (*/)

Editor: Sue

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news dari jabejabe.co. Yuk gabung di Grup Telegram Jabejabe.co News Update, caranya klik link Jabejabe.co News Update kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Baca Juga:  Relawan berAKar Ikuti Proses Hukum dan Hormati Penyelenggara Pilkada Beltim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *