Kutip Pendapat Prof Andika, Ali Nurdin Urai Terkait Unsur Fitnah ke Lembaga Negara di Kasus Pilkada Beltim

by -
Kutip Pendapat Saksi Ahli Linguistik Forensik, Ali Nurdin Ungkap Terkait Unsur Fitnah ke Lembaga Negara yang Terdapat dalam Kasus Pilkada Beltim - a1 (1)
Kuasa Hukum terdakwa Amelia, Ali Nurdin, SH, ST, MH, saat diwawancarai wartawan.

TANJUNGPANDAN, JABEJABE.co – Hari keempat peradilan kasus dugaan pelanggaran Pilkada Beltim dengan terdakwa Syarifah Amelia, Jumat (27/11/2020), menghadirkan Saksi Ahli dari pihak tergugat, yakni Prof. Dr. Andika Dutha Bachari, S.Pd, M.Hum.

Terkait saksi ahli, Ketua Kuasa Hukum Amelia, Ali Nurdin, S.H, S.T, M.H menyebutkan, Prof Dr. Andika Dutha Bachari, S.Pd, M.Hum, merupakan doktor dalam bidang linguistik forensik dan ahli yang biasa digunakan oleh Mabes Polri, sebagai salah satu ahli bahasa dalam menangani berbagai tindak pidana. Prof Dr. Andika Dutha Bachari, S.Pd, M.Hum, juga termasuk dalam Satgas Tim Cyber Nusantara.

“Kami sengaja menghadirkan beliau untuk mendengarkan pendapatnya berkaitan dengan ada tidaknya tindak pidana fitnah dilihat dari perspektif tutur bahasa, diasah dari aspek linguistik forensik,” ujar Ali Nurdin.

Menurut Ali Nurdin, keterangan yang diungkapkan Prof Andika menyatakan bahwa yang namanya fitnah itu harus asertif, harus ada pernyataan yang direktif, sementara dalam kasus ini yang digunakan oleh terdakwa adalah kalimat pengandaian yang sifatnya harapan, bukan dalam bentuk kalimat pernyataan, akan tetapi merupakan bentuk kalimat pertanyaan, sebagaimana ditandai dengan adanya jawaban dari audience.

Dikatakan Ali Nurdin, menurut ahli kalau fitnah itu harus ada objek yang dituju. “Dia (objek fitnah) harus merasakan kehilangan muka, mukanya hilang,” tukas Ali Nurdin.

Sehingga, lanjut Ali Nurdin, pada kalimat apa yang dicemarkan. “Nah ini berbeda dengan pandangan ahli pidana yang kemarin (Ahli yang dihadirkan JPU), bahwa untuk fitnah itu bisa ditafsirkan secara akontrarior,” jelasnya.

Ali Nurdin pun menjelaskan terkait pandangan Saksi Ahli yang dihadirkan JPU, ketika dinyatakan, “Karena kalau bersih Pilkada Belitung Timur maka yang menang nomor (dijawab audience: satu). Nah itu seakan-akan menuduh bahwa Pilkada Beltim tidak bersih, sehingga itu menyerang lembaga Negara KPU atau Bawaslu dan katanya mereka dimasukkan dalam kelompok masyarakat.”

Berkaitan dengan ini, imbuh Ali Nurdin, pihaknya menanyakan hal tersebut kepada ahli Prof. Andika.

“Yang pertama, apakah bisa bentuk pengandaian tadi ditafsirkan akuntrarior (secara sebaliknya). Menurut ahli tidak bisa karena yang namanya fitnah itu harus verbal diucapkan secara langsung, jelas objek yang dituju. Bahkan beliau membandingkan dengan beberapa kasus yang ditanyakan kepada beliau sebagai konsultan ahli di Mabes Polri. Tidak bisa fitnah itu tidak jelas objeknya,” kata Ali Nurdin.

Yang kedua, kata Ali Nurdin, menurut ahli Prof. Andika bahwa KPU atau Bawaslu bukan termasuk pada kelompok masyarakat, sementara yang sebelum-sebelumnya kan itu kelompok masyarakat.

“Hal ini sejalan dengan pendapat ahli yang kami ajukan kemaren, bahwa lembaga Negara KPU itu ya lembaga Negara, bukan kelompok masyarakat,” ujarnya.

Oleh karena selaku Ketua Kuasa Hukum terdakwa Amelia, Ali Nurdi dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan keterangan ahli bahasa dan ahli hukum pidana yang sudah mereka ajukan, Ali Nurdin berpendapat unsur tindak pidana fitnah sebagaimana yang diatur dalam pasal 69 huruf c yang diancam dengan pidana penjara pasal 187 ayat 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 2015, tidak terbukti.

“Menurut hemat kami tidak terbukti unsurnya, karena ahli berpendapat bahwa fitnah itu harus merujuk pada ketentuan 310 dan 311 KUHP, tidak bisa ditafsirkan secara bebas,” tukasnya.(Tim)

Editor: Sue